JAKARTA, HR – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu bersama Pj Kepala Daerah (KDH) se-Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri pada Jumat (9/6/2023).
Pada Rakor yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik serta implementasi kebijakan strategis nasional di daerah.
Menteri Tito menekankan agar para Pj KDH berkinerja yang baik, hal ini dikarenakan Penjabat KDH bukanlah jabatan politik dan tidak ada biaya politik. Selain itu, Pj KDH diangkat dari struktural Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan JPT Pratama sehingga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni terkait tata kelola pemerintahan, administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan penyusunan APBD.
“Dalam rakor tadi, Mendagri Tito mengharapkan para Pj KDH bisa bekerja dengan baik, artinya Pak Menteri menginginkan semua Pj itu bisa melakukan terobosan-terobosan termasuk di dalamnya pengentasan stunting, pengentasan kemiskinan, penanganan inflasi dan juga tentunya dalam tata kelola pemerintahan,” ungkap Pj Gubernur Suganda saat diwawancarai usai mengikuti Rakor.
Dalam kegiatan ini juga diisi dengan pembekalan materi mengenai isu strategis dari masing-masing komponen Kemendagri dan KPK yang menjadi prioritas pelaksanaannya dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
“Terkait tata kelola, dihadirkan juga narasumber, bahkan dua narasumber dari KPK. Pelaksanaan saat ini cukup menggembirakan, belum ada satupun Penjabat yang ditangkap KPK, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ada juga penjelasan terkait mendeteksi mulai dari perencanaan anggaran, dan KPK juga siap untuk mendampingi. Mudah-mudahan dengan pendampingan ini semakin baik dalam tata kelola anggaran yang ada di daerah,” jelas Pj Gubernur Suganda.
Selain itu juga melalui rakor tadi banyak informasi yang didapatkan termasuk dari semua Dirjen Kemendagri yang ada dan semuanya memberikan catatan-catatan termasuk juga dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2024.
Misalnya, terkait pelaksanaan dan kerawanan Pemilu yang dilakukan serentak dimana hal itu merupakan pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia. Kerawanan dalam Pemilu serentak sangat beragam sesuai dengan kondisi spesifik daerah, oleh karena itu, TNI/Polri harus mengamankan secara serentak di daerah masing-masing, serta perlu dilakukan pemetaan secara dini terhadap potensi kerawanan.
“Jadi di situ tadi jadi arahannya bekerja dengan baik melaksanakan program-program baik yang di pusat maupun program yang ada di daerah dan juga sama-sama untuk menyukseskan Pemilu 2024 itu intinya tadi,” tambahnya lagi.
Terkait arahan tersebut, dijelaskan Pj Gubernur Suganda, bahwa Pemprov Kep. Babel sudah melakukan langkah-langkah untuk menyukseskan program-program tersebut. Menurutnya, beberapa program tinggal disempurnakan saja karena dirinya baru 2 bulan 9 hari dalam memimpin Kep. Babel.
“Tentunya kita masih on the track, sesuai dengan program kita dan mudah-mudahan dalam waktu satu tahun periode saya memimpin, diberikan kesempatan bisa menuntaskan 5 program-program unggulan kita. Itu bisa kita lakukan, apalagi dengan program Gule Kabung yang bisa menggandeng semua stakeholder. Mudah-mudahan ini semua bisa dilakukan dengan baik,” pungkasnya.
Dirinya juga telah memberikan instruksi melalui WhatsApp Group terkait arahan Mendagri pada rakor tadi, dengan begitu semua arahan bisa langsung ditindaklanjuti oleh Kepala OPD sebelum nanti melakukan rapat dalam pertemuan secara langsung. agus priadi
