JAKARTA, HR – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Safrizal ZA menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam kategori Kepala Daerah yang Mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS).
Penghargaan tersebut diserahkan pada Malam Apresiasi Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE 2) yang diselenggarakan Kementerian LHK di Jakarta Convention Center, Sabtu (10/8/24).
Adapun kriteria penilaian penghargaan Kepala Daerah yang mendukung Gerakan PBLHS ini, antara lain adalah adanya kebijakan, tindak lanjut kebijakan, presentase anggaran yang mendukung program PBLHS, presentase capaian sekolah adiwiyata, pelaporan pelaksanaan gerakan PBLHS kepada Menteri dan Inovasi daerah terkait PBLHS.
Lebih lanjut dikatakan Plh. Kepala Dinas LHK Provinsi Kepulauan Babel, Edi Kurniadi bahwa Pj Gubernur Safrizal telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 660/0226/DLHK/2024 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, Perguruan Tinggi, Media serta Instansi Terkait tentang Dukungan Pelaksanaan Gerakan PBLHS.
“Terpantau saat ini sudah ada beberapa pihak yang merespon SE Gubernur tentang Dukungan terhadap Pelaksanaan Gerakan PBLHS tersebut, misalnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memberikan bantuan penyaluran Jangkos (Jajag Sawit untuk Kompos) kepada Sekolah Adiwiyata yang mendukung aspek pembibitan, penanaman dan pemeliharaan pohon di sekolah,” ujarnya
Kemudian ada juga kelompok peduli lingkungan seperti BECAK, Pepelingasih dan lain-lain yang membantu memberikan pendampingan pada sekolah adiwiyata yang bersinergi dengan program dan kegiatan yang ada di komunitas.
Ia juga menjelaskan bahwa Pj Gubernur Safrizal melalui DLHK senantiasa melakukan pembinaan, pemberian penghargaan tingkat provinsi, serta pemantauan dan evaluasi kepada sekolah-sekolah.
Termasuk terus berkomitmen dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup melalui sektor pendidikan formal tersebut (Sekolah Adiwiyata) dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk partisipasi dari dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan gerakan PBLHS.agus priadi
