Perkara Hasim Sukamto Vs Melliana Susilo, Berakhir dengan Putusan Lepas

JAKARTA, HR – Perkara pidana antara Hasim Sukamto lawan Melliana Susilo dengan tuduhan pemalsuan surat dan/atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik berakhir dengan putusan lepas (onslag van recht vervolging) terdakwa Hasim Sukamto.

Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Djuyamto Hadi Sasmito SH, MH dalam sidang tanggal 23 September 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut).

Dalam sidang, terdakwa didampingi pengacaranya yang terdiri dari Teddi Ardriansyah SH MH, Henrius Nani SH dan Albert Frans Nova SH dari tim Lawyers Kantor Hukum BAP Lawfirm.

Demikian juga saksi korban didampingi oleh pengacaranya, yaitu Leo Famli SH. Para pengunjung pun memenuhi seluruh ruangan sidang untuk menyaksikan pembacaan putusan akhir perkara pemalsuan akta autentik.

Ketua Majelis Hakim mengetok palu tanda dibukanya sidang pembacaan putusan. Hakim Djuyamto membaca putusan, namun dia tidak membaca seluruhnya isi putusan melainkan hanya membaca bagian pertimbangan hakim dan amar putusan. Hal itu diminta Ketua Majelis Hakim untuk mempersingkat waktu, mengingat waktu dimulainya sidang melewati jam 05.00 sore.

Dalam putusannya, Majelis Hakim memberikan putusan ‘lepas dari segala tuntutan hukum’ (onslag van recht vervoldging) kepada terdakwa Hasim Sukamto.

Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memberikan putusan lepas (onslag) kepada terdakwa yaitu: Pertama, perbuatan terdakwa tidak dilandasi oleh niat dan motivasi jahat (mens rea).

Menurut Ketua Majelis Hakim Djuyamto, dari penjelasan mengenai rangkaian peristiwa dan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang tidak menemukan adanya niat dan motivasi jahat dari terdakwa. Karena uang yang dicairkan dari Bank CIMB Niaga murni digunakan untuk kepentingan PT Hasdi Mustika Utama (PT HMU).

Kedua, saksi korban bukan pemilik dari harta yang dijaminkan di Bank CIMB Niaga. Menurut Hakim Djuyamto, semua saksi yang dihadirkan di persidangan tidak satupun yang mendukung keterangan saksi korban, sehingga keterangan saksi korban menjadi keterangan yang berdiri sendiri yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah (unus testis nullus testis).

Oleh karena saksi korban, tambah Djuyamto, bukan pemilik asset yang dijaminkan, maka saksi korban tidak memiliki hak untuk menuntut kerugian.

Menurut pengacara terdakwa, Henrius Nani (Henri) dari Kantor Hukum BAP Law Firm, putusan hakim terhadap terdakwa Hasim Sukamto adalah adil. “Kita menghormati putusan majelis hakim, ini adalah putusan yang adil buat kepentingan hukum terdakwa,” jelas Henri.

Namun demikian, tambah Henri, sebagai pengacara tetap memberikan pandangan hukum terkait putusan yang diterima oleh terdakwa Hasim Sukamto.

Sebagaimana disampaikan dalam pledoi, lanjut Henri, bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 266 ayat (1) KUHP, karena tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Potensi kerugian tidak bisa sebagai dasar pertimbangan hukum, karena aset yang dijaminkan adalah milik PT HMU.

Selain itu, tambah Henri, Bank CIMB Niaga tidak mengalami kerugian materil dari perbuatan terdakwa, karena akta yang digunakan dalam pengajuan kredit adalah akta sah, karena sudah ditandatangani oleh saksi korban.

Loading...

“Jika saksi korban menyangkal bahwa tanda tangan pada akta tersebut bukan tanda tangannya, maka tidak berarti tanda tangan tersebut dipalsukan oleh terdakwa,” jelas Henri kepada Harapan Rakyat. nen

Tinggalkan Balasan

1 Komentar