BANDUNG, HR – Berkaitan dengan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberikan dana kompensasi berupa bantuan sebesar Rp.500 ribu per kepala keluarga berdasarkan kriteria tertentu, sebagai upaya percepatan masyarakat terdampak penanganan Covid 19 yang saat ini mewabah di Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat meminta Pendataan dan verifikasi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 untuk menjadi penerima bantuan di Jawa Barat harus dilakukan dengan seksama agar penerima bantuan tepat sasaran mengingat Jawa Barat memiliki banyak penduduk.
Hal ini disampaikan Wakil ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H Ali Hasan, S.Ip saat rapat kerja bersama Bapeda Jabar di Gedung DPRD Jabar, Senin (13/04/2020).
“Bappeda harus mendata secara spesifik, dan ada indikator siapa yang memang benar-benar layak diberi bantuan,” ujar Ketua Politisi Senior Partai Golkar Jabar ini menyebutkan.
Pendataan tersebut juga harus diverifikasi dengan mengedepankan kehati-hatian agar tidak terjadi pendataan yang ganda. Karena itu, agar tidak terjadi kekeliruan pendataannya, tidak mengintervensi kabupaten kota untuk mempercepat pendataan.
“Jangan di buru-buru, nanti kalau ada yang double bagaimana,” pinta Ali.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Jabar Daddy yang mengingatkan upaya percepatan penanganan Covid-19 tersebut harus melibatkan banyak sektor dalam tatanan pemerintahan daerah.
Tidak terkecuali realokasi anggaran dan rencana akan ada pemotongan gaji para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal yang justru menurutnya akan menjadi bumerang bagi pemerintah daerah.
“Intinya, dalam upaya penanganan Covid-19 ini, Penggeseran anggaran yang mencapai Rp 18 T ini dari mananya harus jelas, berapa anggaran yang dibutuhkan,” tanya Daddy.
Anggota DPRD Jabar dari daerah Indramayu Cirebon ini juga meminta, soal penganggaran ini harus disosialisasikan dengan baik dan terperinci. Sehingga informasi tentang rencana pemerintah tersampaikan dengan baik ke kabupaten kota.
“Harus terkoordinasikan dengan baik antara provinsi dengan kabupaten kota terkait penanganan Covid-19 ini,”pungkas Anggota DPRD yang dipercaya rakyat Cirebon dan Indramayu untuk ketiga kalinya di DPRD Jabar ini. horaz
