DENPASAR, HR – Pemerintah Provinsi Bali berencana melakukan sensus kebudayaan sebagai langkah strategis membangun Bali berbasis data. Gubernur Bali, I Wayan Koster menilai, selama ini belum ada data akurat tentang kekayaan budaya Bali yang sangat unik dan khas.
“Supaya tahu seperti apa konkretnya kebudayaan yang ada di Bali ini, adatnya apa saja yang ada di Bali ini, seni tarinya apa saja yang ada, terus seni musiknya apa saja yang ada, dan berbagai kearifan lokal lainnya yang luar biasa,“ jelasnya saat acara Pengukuhan Kepala BPS Prov. Bali di Kantor Gubernur Bali, Kamis (17/4).
Menurut Koster, sensus ini penting untuk memetakan secara rinci kekayaan budaya yang ada di desa adat. Di Bali sendiri terdapat sekitar 1.500 desa adat yang menjadi pusat pelestarian budaya.
Ia menegaskan, budaya adalah satu-satunya sumber daya utama Bali. Tidak seperti daerah lain yang memiliki kekayaan alam seperti tambang atau migas, Bali hanya mengandalkan budaya sebagai kekuatan pembangunan.
“Tapi kalau budaya, selagi manusianya ada, berpikir, bekerja dia, apalagi merawatnya dengan baik, dia akan selalu ada, dia akan selalu eksis, apalagi diberdayakan,” kata Koster.
Sensus ini direncanakan mulai dilaksanakan pada 2026, dan akan didanai dari APBD Provinsi Bali. Koster menyebut, pengumpulan data dapat mencakup seni tari, musik tradisional, upacara adat, hingga kearifan lokal di seluruh desa adat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan dukungan penuh. Ia menilai Bali memang memiliki karakter unik yang memerlukan pendekatan berbeda dalam penyajian data statistik.
“Saya akan mendukung sensus budaya Bali yang bapak (gubernur) rencanakan karena disitulah nanti dengan hasil sensus itu bisa betul-betul memberikan intervensi yang tepat,” ucapnya.
Amalia mengatakan BPS siap membantu mendesain metodologi dan sistem sensus, termasuk pembuatan dashboard data. Ia menyebut, nantinya data akan disusun secara rinci hingga ke level desa adat dengan by name by address.
“Jadi nanti pada saat mendesain metodologi dan evaluasinya, nanti ada quality gate untuk kemudian memastikan hasil sensusnya bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa terus membantu bapak Gubernur untuk memberikan intervensi kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya.
Amalia juga menambahkan bahwa secara nasional, BPS belum memiliki sensus budaya. Sehingga nantinya Bali akan menjadi provinsi pertama yang akan mengadakan sensus kebudayaan. Jika ada daerah dengan keunikan seperti Bali, BPS siap hadir dan mendukung penuh.
“BPS harus hadir untuk mensupport kebijakan spesifik yang diperlukan oleh pemerintah ke provinsi setempat,” katanya.
Dengan adanya sensus kebudayaan ini, diharapkan Bali dapat semakin mengenal karakteristiknya sebagai pulau budaya yang unik. Sehingga data konkret dari sensus itu dapat dijadikan untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan. dyra
