Pemkot Sukabumi Jajaki Kerja Sama RDF dengan SCG

Kerja Sama RDF Kota Sukabumi dan SCG
Kerja Sama RDF Kota Sukabumi dan SCG

SUKABUMI, HR — Pemerintah Kota Sukabumi terus bergerak dalam transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang ramah lingkungan. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, bertemu dengan pihak PT Semen Jawa (SCG) pada Selasa (5/8/2025), di Balai Kota Sukabumi, untuk menjajaki kerja sama terkait pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari peresmian Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA) Cimenteng sebagai fasilitas RDF oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofik.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, Asep Irawan, turut hadir mendampingi dalam pembahasan teknis dan kelanjutan kerja sama.

Bobby Maulana menyampaikan bahwa Kota Sukabumi menargetkan penutupan sistem pembuangan sampah terbuka (open dumping) sebelum Desember 2025. Sekitar 30% sampah yang telah dipilah rencananya langsung dikirim ke SCG tanpa perlu sortir ulang.

“Kami ingin sistem RDF ini berjalan efektif dan menjadi model nasional. Kalau memungkinkan, kita percepat realisasinya,” ujar Bobby.

RDF Dukung Penilaian Adipura Kencana

Bobby menyoroti pentingnya sistem RDF untuk memenuhi kriteria penghargaan Adipura Kencana yang kini semakin ketat. Kriteria tersebut mencakup keberadaan TPA dengan sistem sanitary landfill dan penghapusan TPS di jalan kota.

“Inovasi ini tidak hanya berdampak lingkungan, tapi juga bisa dorong Sukabumi viral lewat konten kebersihan,” tambahnya.

Pihak SCG menyatakan bahwa fasilitas RDF mereka di Kabupaten Sukabumi sudah beroperasi sejak 1 Agustus 2025. Mereka terbuka terhadap berbagai skema kerja sama dan siap menjadi offtaker RDF, asalkan skema pembiayaan disepakati.

“Kami sedang transisi ke energi alternatif. RDF sangat cocok untuk menggantikan batu bara,” jelas perwakilan SCG. Saat ini SCG sudah mengurangi 30% penggunaan batu bara.

Kepala DLH Kota Sukabumi, Asep Irawan, menjelaskan bahwa meskipun perencanaan RDF telah mencapai 80%, namun anggaran pembangunan dari Kementerian PUPR baru akan tersedia pada 2027.

Untuk jangka pendek, DLH tengah mengupayakan pembiayaan dari Jepang melalui Bappenas serta kemungkinan investasi swasta. Untuk sementara, DLH mempertimbangkan reaktivasi landfill lama dengan pengawasan ketat.

“Solusi jangka panjang harus segera diterapkan. Kami siapkan skema penghancuran sampah agar volume berkurang sambil RDF difinalisasi,” tegas Asep.

Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen Kota Sukabumi dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah modern yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan pihak industri seperti SCG menjadi kunci dalam mewujudkan target tersebut. ida

[rss_custom_reader]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *