MAKASSAR, HR — Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum tersebut digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa RKPD 2027 menjadi instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan program sekaligus mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029.
Munafri menjelaskan bahwa tahun 2027 memiliki posisi penting sebagai fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan RPJMD. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar harus menyusun perencanaan pembangunan secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa RKPD tidak boleh dipandang sebagai dokumen tahunan semata, melainkan sebagai alat strategis untuk memastikan konsistensi kebijakan, kesinambungan program, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan.
Munafri kembali menekankan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yaitu Kota Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Visi tersebut menjadi dasar utama dalam penyusunan RKPD 2027 agar mampu menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya penyusunan RKPD berbasis data dan indikator kinerja yang jelas, dilakukan secara partisipatif, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pendekatan top-down dan bottom-up harus berjalan secara simultan agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara optimal.
“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama yang langsung mendukung kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” ujar Munafri.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan pembangunan tidak hanya berarti kelanjutan kegiatan secara administratif, tetapi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.
Munafri juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil forum ini secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027. Hasil tersebut harus menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.
“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus memiliki ukuran outcome dan impact yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini dihadiri unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. kartia
