Pemkab Melawi, Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2020

MELAWI, HR – Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Melawi tahun 2020, di Aula Penopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Rabu (27/3/19).

Dibuka langsung Oleh Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan dan turut dihariri H Sukiman Spd MM, Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PAN Dapil Kalimantan Barat, Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya Uy dan beberapa pejabat provinsi, jajaran OPD Kabupaten Melawi, Camat serta Kepala Desa di lingkungan Pemkab Melawi.

Bupati Melawi Panji SSos mengatakan, Musrenbang ini bertujuan menyusun RKPD Kabupaten Melawi tahun 2020. Sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah pembangunan untuk lima tahun kedepan.

”Dalam Musrenbang ini akan mengedepankan penjaringan aspirasi melalui partisipasi masyarakat. Baik itu kelompok maupun individu. Karena dalam pembangunan, mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan rencana pembangunan di desa, sesuai dengan kondisi eksistensi Indeks Desa Membangun (IDM),” kata Panji.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, mengatakan, bahwa dalam kegiatan Musrenbang ini diharapkan dapat menyepakati dan menyetujui sasaran pembangunan di Kabupaten Melawi untuk tahun 2020 bersama pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Melawi mulai dari Pemerintah Kabupaten, DPRD dan perwakilan masyarakat baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan akademis lainnya.

“Karena sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka proses perencanaan pemabangunan merupakan salah satu, yaitu kesatuan yang utuh perencanaan mulai dari tingkat Pusat, tingkat Propinsi, dan tingkat Kabupaten /Kota yang arah dan tujuannya kita harus mengacu kepada rujukan tingkat Nasional, rujukan tingkat Propinsi, dan rujukan tingkat kabupaten/Kota harus mengacu pada Tingkat Propinsi, termasuk konsep perencanaan pembangunan juga mengacu pada Visi Pemerintah Pro insi,” jelasnya. abd

Post Views: 40