MAJALENGKA, HR – Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk delapan kalinya secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Jawa Barat.
Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
Penghargaan WTP diberikan langsung oleh kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Agus Khatib, SE., M.Si Pada hari Kamis, 20 Mei 2021 di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Bupati Majalengka Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd di dampingi Ketua DPRD Drs. H. Anas Junaedi, M.M, Kepala BKAD dan Kepala Inspektorat.
Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Agus Khatib, dalam sambutannya mengatakan bahwa diraihnya Opini WTP oleh Kabupaten dan Kota merupakan wujud kerja keras yg dibangun seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang telah menyajikan laporan keuangan yg tranparan dan akuntabel.
Selain itu, pemberian opini WTP kepada Kabupaten dan Kota didasarkan atas kriteria tertentu, sehingga BPK-RI patut memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi yg telah diraihnya. Opini ini bukan merupakan tujuan akhir dan tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Semua catatan yang telah direkomendasikan BPK-RI agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.
Sementara, Bupati Majalengka, DR. H. Karna Sobahi, M. M.Pd, mengatakan capaian selama delapan kali berturut-turut ini, menjadikan Kabupaten Majalengka menerima penghargaan atas opini WTP delapan kali berturut-turut dari BPK RI.
“Kiranya prestasi ini dapat terus dipertahankan dengan tetap disiplin dalam setiap proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan setiap kegiatan/ program,” kata Karna Sobahi, Jum’at (21/05/2021).
Bupati berharap, bahwa pihaknya telah meminta kepada seluruh OPD, Camat dan para kepal desa serta siapa saja, setiap penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Disamping, kita syukuri juga harus dijadikan motivasi perbaikan.
“Mudah-mudahan prestasi ini akan menjadi pemacu sekaligus pemicu seluruh ASN untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yg baik dan benar. Untuk meraih Opini WTP ini modal dasarnya adalah kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara seluruh jajaran OPD,” tutur Bupati. lintong
