GOWA, HR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Dinas Sosial sebagai leading sektor penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meminta agar meningkatkan sinergitas menuju 6 T. Antara lain, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa sekaligus Ketua Timkor Bansos Pangan Muchlis saat memimpin Rapat Koordinasi Program BPNT Kabupaten Gowa 2019 di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Selasa (15/10).
Ia menjelaskan, pertama, tepat sasaran yang mana penyalurannya tidak dibenarkan lebih dari jumlah penerima dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM) sekitar 30.417. Kedua, tepat waktu yaitu penyalurannya betul-betul dilakukan setiap bulannya. Ketiga, tepat harga yakni harga beras yang ditawarkan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Kemudian, keempat, tepat jumlah yakni seluruh KPM harus mengetahui berapa jumlah beras maupun jumlah telur yang bisa didapatkan warga dengan nominal bantuan berupa non tunai yang diserahkan sebesar Rp110.000 per KPM. Kelima, tepat kualitas yaitu jenis beras yang ditetapkan pemerintah yakni jenis medium harus digunakan dengan benar.
“Jangan jenis medium yang diperintahkan lantas di lapangan jenis beras yang diterima masyarakat itu tidak boleh di bawah medium atau minimal medium,” katanya.
Lanjut Muchlis, keenam adalah tepat administrasi. Poin ini menjadi hal paling penting yang perlu diingat dengan melihat persoalan yang dilalu beberapa tahun lalu. Adanya persoalan penyaluran BPNT di tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran agar kedepan tidak terjadi dan terulang di masa-masa akan datang.
“Terkadang kita mengabaikan poin ini, sementara jika hal ini disepelekan maka bisa berujung pada pidana,” ujarnya.
Muchlis pun berharap, seluruh proses penyaluran BPNT hingga akhir tahun mendatang dapat berjalan sesuai mekanismenya. “6 T ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Mulai dari tingkat manager suplayer, suplayer, agen hingga ke KPM, ” harapnya.
Sementara, Pimpinan Bulog Makassar Murniati Kamase mengatakan, pihaknya memastikan kebutuhan beras pada program BPNT ini dipastikan dapat mencukupi dan aman hingga akhir 2019 mendatang.
“Kami punya stok sekitar 2.500 ton, secara data di Kabupaten Gowa penerimanya sebanyak 30.417 keluarga. Jika dikalikan dengan 10 kilogram per keluarganya artinya hanya dibutuhkan 300 ton, artinya aman. Tahun depan kita juga akan memasuki masa panen, jadi pasti masuk lagi,” katanya.
Pada program ini KPM diwajibkan untuk menebus setiap tahunnya melalui agen atau E-warung yang di bawahi BNI. Rencananya penyaluran BPNT lewat Bulog ini akan mulai dilakukan paling lambat 20 Oktober 2019 mendatang.
“KPM yang tidak menebus bantuan yang diberikan setiap bulannya maka secara otomatis akan tertarik ke kas BNI. Makanya harus ditukar dan dihabiskan,” ujarnya.
Adapun jenis bantuan yang diberikan bisa sesuai dengan kebutuhan KPM yaitu bisa dalam bentuk telur maupun beras.
Ditempat yang sama Pimpinan Cabang BNI Kabupaten Gowa Sri Sunarya Syahrir menyebutkan, hingga saat ini BNI mencatat sekitar 217 agen (E-warung) yang tersebar di 18 kecamatan. Secara rasio per agen harusnya menyalurkan 250 KPM, sehingga tidak tertutup kemungkinan bisa dilakukan penambahan agen BNI 46 di masing-masing kecamatan. kartia
