MAJALENGKA, HR – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Majalengka membantah isu politis dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di masa Bupati Karna Sobahi. Pernyataan itu mereka sampaikan pada konferensi pers di kantor DPC PDIP Majalengka, Kamis (21/8/2025).
Ketua DPRD Majalengka, H. Didi Supriadi, menegaskan bahwa proses pengangkatan PPPK murni berdasarkan kebutuhan daerah serta aturan yang berlaku. “Para tenaga honor telah mengabdi belasan tahun dan pantas menerima status resmi,” ucapnya.
Maman Fathurochman, mantan Kepala BKPSDM Majalengka, menjelaskan bahwa program PPPK sudah berjalan sejak 2020. Ia memaparkan bahwa pada 2021 pemerintah daerah membuka 33 formasi tenaga kesehatan di RSUD Cideres dan 91 penyuluh. Sebagian besar peserta seleksi berhasil lolos.
Formasi terbesar muncul di sektor pendidikan. Kabupaten Majalengka menerima 3.557 formasi guru dari Kementerian PANRB, dan 3.048 orang berhasil lulus. “Kementerian PANRB menentukan formasi itu berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik). Banyak sekolah di pelosok Majalengka hanya memiliki tiga PNS, termasuk kepala sekolah,” kata Maman.
Bukan Unsur Politik, Tapi Kebutuhan Mendesak
Maman menekankan bahwa pengangkatan PPPK bertujuan memenuhi kebutuhan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Ia mencontohkan, ada tenaga honorer yang baru setahun diangkat kemudian pensiun karena masa pengabdian panjang.
Menurutnya, jika ada unsur politik, maka keputusan itu datang dari pemerintah pusat, bukan dari daerah. “Bupati Majalengka hanya melaksanakan kebijakan sesuai kebutuhan. Sampai sekarang pun Majalengka masih kekurangan guru mata pelajaran IPS dan PKN,” tegasnya. lintong
