JAKARTA, HR – Secara blak-blakkan diakuinya bahwa ‘Poros Tengah’ itu ada dan dia sendiri yang langsun menginisiasi pembentukannya. Alasannya untuk menginisasi pembentukan Poros Tengah adalah sebagai alternatif dari dua pilihan yang ada saat ini, dimana dinilainya belum memiliki sebuah ide atau konsep dalam mengatasi persoalan Samosir yang sebenarnya.
“Dari dua pilihan yang sudah mengerucut saat ini, saya belum melihat ada sebuah konsep atau gagasan yang dapat membawa Samosir keluar dari permasalahannya,” ujarnya mengenai latar belakang untuk menginisasi pembuatan Poris Tengan itu. “Keterbatasan fiscal yang dihadapi Samosir adalah akar persoalan. Kalau solusi untuk ini tidak digagas, lalu bagiaman mungkin Samosir dapat mengatasi persoalannya?” lanjut Alumni Faklutas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini.
Sosok Paul Manjo Sinaga yang sejak tiga tahun terakhir memang terus aktif mengkritisi kinerja APBD Kabupaten Samosir, adalah masuk akal atas inisiasinya membentuk Poros Tengah itu. Sebagaimana disebutkannya bahwa dua yang ada saat ini, belum terlihat ide atau gagasannya terhadap apa yang menjadi persoalan Samosir yang sebenarnya. “Anda lihat,” katanya “Harapan Rakyat”, “tingginya TKDD seperti tahun 2024 yang berada pada angka sekitar 86% adalah gambaran sangat tergantungnya Kabupaten Samosir kepada pendanaan dari APBN%” lanjutnya seraya menjelaskan bahwa tahun 2024 ini APBD Samosir ‘domodali’ oleh pemerintah pusat.
TKDD dan Kemandirian
Lebih lanjut diuraikan oleh mantan pengelola keuangan di sebuah Perusahaan PLTMH (Pembangkit Listrik Mini Hidro ini-Red!) ini mengenai angka TKDD 86% ini adalah sebuah kondisi dimana sumber keuangan daerah berasal dari eksternal. Dalam konteks Kabupaten Samosir, katanya, keuangannya berasal dari Pemerintah Pusat. Dan bagi Paul Manjo, angka 86% adalah “Tidak terlihat adanya kemampuan untuk maandiri. Padahal, substansi otonomi adalah kemandirian,” paparnya.
Dari pantauan media ini, terutama dalam mengikuti perbincangan di beberapa Group Sosial Media, bahwa apa yang menjadi latar belakang Paul Manjo Sinaga dalam menggagas Poros Tengahnya memang masuk akal. Sebab dari pantauan yang dilakukan itu, dari dua kubu yang aktif dalam perbincangan pada GWA yang dimaksud, tidak terlihat membicarakan ide atau gagasan seperti yang dikatakan oleh Paul Manjo Sinaga. Kalau boleh menggambaarkan dalam perbincangan dalam GWA, kedua kubu lebih asyik ‘saling menyerang’. Bukannya saling adu gagasan untuk mengatasi persoalan yang ada.
Mengenai Poros Tengah sendiri, sesuai yang diakui oleh Paul Manjo Sinaga, dia tidak akan mau terlibat di dalamnya. Baginya, ide atau gagasannya lebih penting ada dalam semangat Poros Tengah, yaitu berjuang untuk menurunkan Angka 86% yang menurutnya nisa berada pada angka 50%. Kenapa 50%?
“TKDD berada pada angka 50% berarti ada perimbangan antara Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam membelanjai APBD. Dengan begitu, Pemerintah Daerah tidak lagi sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat dalam hal keuangan,” katanya ketika ditanyakan angka TKDD 50% tersebut.
Cerita lebih lanjut mengenai Poros Tengah yang dirancang untu misi menurunkan TKDD, patut juga kita cermati mengingat ide atau gagasanny dalam mengatasi persoalan Samosir. Apakah berlanjut sebagai alternatif dari dua Bacabup Samosir yang ada saat ini ataukah akan layu sebelum berkembang, mari kita pantau. Namun yang jelas, sebagaimana pengakuan penggagasnya, dia tidak akan terlibat di dalamnya.
“Saya diminta bantu-bantu kawan yang juga ikut Pilkada di daerah lain,”, jawabnya memberi alasan ketika ditanyakan mengenai alasannya tidak terlibat dalam Poros Tengah yang dia gagas. O gitu ya!!!.sms/hr
