PANGKALPINANG, HR – DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) melakukan rapat paripurna penandatanganan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan anggaran tahun 2025,diruang rapat paripurna DPRD Babel,Senin (28/07/25).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Edy Iskandar, mengatakan, bahwa kuorum rapat sudah terpenuhi hari ini dan akan dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Perubahan APBD 2025.
Lanjut Edy, Setelah penandatanganan ini, DPRD Babel mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan anggaran berdasarkan hasil KUA-PPAS yang baru ditandatangani. Penyesuaian ini krusial sebelum anggaran disampaikan dalam Sidang Paripurna APBD Perubahan mendatang.
“Melalui persetujuan ini, komitmen untuk memastikan alokasi anggaran sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat, mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan insfratruktur lainnya,” ujar Edy.
Edy Iskandar juga menekankan pentingnya percepatan proses ini. DPRD menargetkan paling lambat hari Kamis mendatang, pembahasan perubahan APBD sudah dapat dimulai.
“Kita minta Kamis karena ini kan sudah masuk Agustus, mestinya sudah harus pembahasan perubahan,” tegasnya.
DPRD sendiri memiliki beberapa catatan penting terkait anggaran ini. Salah satunya adalah mengenai pendapatan daerah yang belum memenuhi target. Hal ini, menurut Edy, akan berdampak pada belanja pemerintah dan kegiatan kemasyarakatan.
“Kalau berkaitan dengan anggaran ya catatan kita tentu ada beberapa hal, terutama pendapatan yang belum memenuhi target karena itu akan mempengaruhi belanja pemerintah dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,” jelas Edy.
Selain itu, temuan-temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) juga akan menjadi fokus review oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Beberapa hal juga yang menjadi temuan-temuan, mungkin juga dibanggar yang temuan LHP BPK kemarin akan kami review juga sebagaimana tindak lanjutnya yang sudah dilakukan pemerintah,” tambahnya.
Edy Iskandar mengungkapkan bahwa pembahasan KUA dan PPAS sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa prioritas kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Kemarin kan bahas pembahasannya kebijakan umum, anggaran, dan PPAS plafon prioritas. Dari situ pertama ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga bantuan-bantuan alat tangkap, kemudian alat pertanian, dan sebagainya,” rincinya. agus priadi
