BENGKULU, HR – Tampak di gambar selain foto pasangan Bupati dan wakil Bupati Rejang Lebong sudah dipasang masih ada beberapa foto diatas lemari salah satu sekolah yang dijual beberapa oknum.(25/4/2025)
Praktik jual beli foto Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan dan tim sukses Bupati membuat resah para kepala sekolah, pejabat BUMD, serta instansi pemerintah daerah (OPD). Para pelaku mendatangi lembaga-lembaga tersebut dengan dalih sebagai utusan resmi dan menawarkan foto serta paket ucapan selamat pelantikan, disertai karangan bunga dan pemasangan iklan di media.
Salah satu kepala sekolah di Kecamatan Curup Tengah mengungkapkan bahwa dirinya bersama 15 kepala sekolah lainnya sempat diminta membeli paket foto seharga Rp1,5 juta. Jika dilakukan secara kolektif, harganya turun menjadi Rp800 ribu per pasangan foto. “Kami sempat rapat di SD Muhammadiyah. Karena tidak sanggup, kami memutuskan agar pembelian dikembalikan ke sekolah masing-masing,” ujarnya, Jumat (25/4/2025).
Lebih lanjut, kepala sekolah tersebut mengaku didatangi tiga oknum berbeda. Oknum pertama membawa tawaran lengkap beserta dalih rekomendasi dari Bupati. Oknum kedua menyatakan bahwa foto yang ditawarkan sebelumnya tidak asli. Sementara oknum ketiga juga mengaku sebagai utusan tim Bupati terpilih. “Kami jadi bingung siapa yang benar. Terpaksa gunakan uang pribadi,” sesalnya.
Modus ini tidak hanya menyasar sekolah. Salah satu perusahaan milik daerah (BUMD) juga dilaporkan telah membeli tujuh pasang foto Bupati dan wakil Bupati karena merasa mendapat tekanan serupa.
Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemkab Rejang Lebong, Ahmed, menegaskan bahwa tidak pernah ada rekomendasi resmi dari pemerintah daerah terkait penjualan foto tersebut.
“Kami tidak pernah memberikan rekomendasi kepada siapa pun, kecuali untuk kebutuhan internal sekretariat,” tegasnya.
Kasus ini mencuatkan kekhawatiran adanya praktik pemerasan berkedok tim sukses dan media, yang memanfaatkan nama baik kepala daerah untuk kepentingan pribadi. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti laporan ini agar tidak merusak citra pemerintahan daerah. rls/ependi silalahi
