CIAMIS, HR – Sudah merupakan sebuah tradisi di daerah, setiap bulan ramadhan tiba banyak para pedagang musiman berjualan aneka ragam makanan khas kedaerahan, serta berjualan di tempat-tempat strategis.
Namun lain halnya dengan warung musiman satu ini, Warung Sagaluh, yang menggelar dagangannya di depan Stadion Galuh Ciamis, ternyata menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari LSM Badar.
Warung dadakan yang setiap sore menjelang buka puasa menjual makanan untuk berbuka dengan harga seikhlasnya, ternyata memakai fasilitas milik pemerintah.
“Semua ada prosedurnya,” demikian salah satu kritikan dari Djohan, Ketua LSM Badar.
Inti masalah yang jadi sorotan sebetulnya bukan pada aktivitasnya, tapi lebih pada penggunaan fasilitas pemerintah yang diduga dimanfaatkan, yakni satu unit mobil truk BPBD yang biasa difungsikan sebagai dapur umum.
Permasalahan menjadi lebih pelik ketika ternyata pelaku kegiatan tersebut merupakan salah seorang pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis.
“Salahnya di mana? Memangnya kenapa dengan kegiatan ini? Memang salah mobil BPBD dipinjam dan ada di Stadion Galuh?” ujar Ani Suparni, pejabat yang bersangkutan, yang saat ini menduduki kursi Kabid di BPBD Ciamis.
Menyikapi hal itu, Ketua LSM Badar, Djohan, mengatakan, “sebagai pejabat seharusnya memberikan contoh baik, prosedurnya harus jelas, aturannya dipenuhi tidak? Ada izin penggunaan aset tersebut atau tidak? Saya sangat prihatin dengan permasalahan ini, kenapa bisa terjadi? Bahkan kami dapat kabar Kepala Badannya saja tidak tahu-menahu tentang fasilitas negara yang dipakai, ditambah lagi relawan bencana yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut juga katanya tidak memahaminya. Kalau fasilitas diperuntukkan untuk bencana, pakai untuk bencana. Jangan sekali-kali dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi.”
Penggunaan truk BPBD di Warung Sagaluh semakin menjadi polemik ketika sebagian pihak menduga bahwa Ani merupakan salah seorang pejabat yang mendukung salah satu calon.
“Ya, saya juga dengar ada info begitu. Maka pantas kalau besok dia dipanggil Panwas, saya dapat info begitu. Tapi yang lebih penting menurut saya, penggunaan aset negara jangan seenaknya. Kepala Badan harus bertindak tegas. Kalau tidak bisa menindak secara tegas sesuai dengan mekanisme yang ada, jangan jadi Kepala Badan,” tegas Djohan. koes
