PANGKALPINANG, HR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang Mie Go, menghadiri Sosialisasi Pembangunan SPPG BGN Menggunakan Skema Pinjam Pakai Lahan oleh APEKSI Melalui Zoom Meeting di SRC, Senin, (5/5/2025).
Direktur Utama Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN) Wahyu Widi Setianto dalam bahasannya mengatakan terkait pengadaan lahan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di mana SPPG adalah merujuk pada dapur atau tempat yang menyiapkan dan membagikan makanan bergizi gratis sebagai bagian dari program MBG. SPPG bertugas menyiapkan makanan yang bergizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi, serta memastikan distribusi makanan tersebut ke lokasi yang telah ditentukan.
Mengenai anggaran BGN Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima BGN sebesar Rp 71 triliun, jelas Wahyu, akan diimplementasikan pada dua program utama. Yakni, pertama penyaluran Makan Bergizi Gratis melalui tiga skema: membangun dapur pusat, dapur di sekolah/pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang, dan melayani di daerah terpencil.
Kemudian program kedua adalah, Ubah Mekanisme Pendanaan Program MBG di mana BGN telah menghentikan sistem reimburse dalam pendanaan program MBG dan menggantinya dengan skema uang muka, mulai berlaku setelah libur Lebaran 2025.
Dijelaskan Wahyu, dalam hal penyiapan SPPG ada 3 pola, yaitu pola pertama pembangunan SPPG menggunakan APBN, dan dari Rp 71 triliun TA 2025, BGN akan menyiapkan 1.542 SPPG dengan asumsi setiap Kabupaten/Kota sebanyak 3 titik seluruh Indonesia. Pola kedua adalah pola kerjasama mandiri antara BGN dengan instansi, bisa Pemprov, Pemda, Polres atau instansi lainnya.
“Bentuknya instansi menyiapkan SPPG sampai siap operasional, artinya bangunannya disiapkan kemudian diisi peralatannya lengkap, sampai kendaraan operasional untuk pengantaran MBG dan baru kemudian dikerjasamakan dengan BGN. BGN akan mendukung anggaran program MBG-nya,” katanya.
Tambah Wahyu, pola kerjasama mandiri antar BGN dengan perorangan. “Di sini perorangan juga bisa menyiapkan SPPG atau dapur sesuai dengan existing bangunan yang sudah ada seperti kitchen atau katering yang layoutnya menyesuaikan dengan spesifikasi yang ditentukan oleh BGN. Setelah siap, barulah dikerjasamakan antara mitra perorangan tersebut dengan BGN, dan BGN yang mendukung anggaran MBG-nya” ujarnya.
Wahyu menginformasikan bahwa kebutuhan 1.542 SPPG yang awalnya akan ada pembelian menggunakan dana APBN, namun atas arahan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke Kantor BGN pada awal Februari 2025 menginstruksikan agar memanfaatkan lahan yang dimiliki pemda dengan pola pinjam pakai.
“Presiden menekankan bahwa penyiapan lahan tidak boleh menggunakan APBN, tetapi diarahkan agar kerjasama dengan pemerintah daerah dalam bentuk kerjasama pinjam pakai.” Wahyu berujar.
Diharapkan ada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya untuk para penerima manfaat. Meskipun tidak terlalu signifikan dengan adanya SPPG atau MBG di wilayah tersebut akan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
“Setting dari BGN itu 1 SPPG akan diawaki oleh 50 orang, pertama kepala SPPG, dibantu seorang akuntan dan seorang ahli gizi. Tiga orang ini akan digaji BGN, dan 47 orang lainnya adalah penjamu makan terdiri dari tukang masak, driver, pengamanan, kebersihan, packing dan lainnya. Tenaga kerja tersebut, semuanya diharapkan diambil dari warga sekitar SPPG, atau diprioritaskan warga yang tinggal di sekitar lokasi SPPG,” imbuhnya. agus priadi
