CIREBON, HR – Sekitar 1.000 massa LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Korwil II Jawa Barat (Jabar) terdiri dari Kabupaten Sumedang – Majalengka – Indramayu – Cirebon – Kuningan, melakukan unjuk rasa (unras) serentak, Selasa (15/5), di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung (Cimancis).
LSM GMBI menyuarakan adanya dugaan dugaan KKN yang terjadi dilingkungan BBWS Cimancis, khususnya pada mega proyek pembangunan Bendungan Jatigede, Bendung Rengrang Kab Sumedang, Bendung Cipanas Kab Sumedang dan Indramayu, serta Bendung Kuningan II.
Semua mega proyek itu dimenangkan perusahaan plat merah PT Wijaya Karya, dan PT Brantas Abipraya.
LSM mendukung terlaksananya proyek tersebut, tetapi masyarakat Orang Terkena Dampak (OTD) harus disejahterakan juga.
Menurut Ketua Kordinator LSM GMBI, sekitar 32.000 jiwa warga OTD waduk dan bendungan yang pekerjaannya sedang berjalan terancam mendadak miskin dan busung lapar, akibat kehilangan mata pencaharian serta harus pindah ke permukiman baru tanpa ada campur tangan dari pemerintah daerah.
Selain itu, sebagian lahan genangan Waduk Jatigede belum diganti rugi oleh pihak BBWS Cimancis. Begitu juga dengan lahan Bendung Cipanas dan Bendung Rengrang masih banyak kejanggalan-kejanggalan, padahal mega proyek ini sudah beberapa tahun berjalan.
Menurut LSM GMBI, Jumat (18/5), pihaknya akan turun lagi ke jalan untuk menduduki lahan yang sedang dikerjakan, khusus jalan akses lingkar Jatigede. Dan akan memantau terus kinerja BBWS Cimancis karena pihaknya menduga banyak kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan, baik itu pengawasan konsultan supervisi dan konstruksi yang mengarah dugaan KKN dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kalau bukan kita yang mengawasi, siapa lagi? Aparat penegak hukum juga kita minta pro aktif dalam mencegah hal-hal yang beraroma KKN, dan TP4D-TP4P supaya turun tangan ke lokasi untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi dan dirasakan oleh masyarakat bawah OTD mega proyek ini,” ujar koordinator aksi. m arigato
