BEKASI, HR – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti capaian kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang melampaui target dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, mengatakan capaian yang melebihi target perlu dikaji secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.
“Perlu dilihat apakah target yang ditetapkan belum optimal atau justru pelaksanaan program berjalan sangat baik,” ujar Encep di Kota Bekasi, Kamis (2/4/2026).
Menurut dia, evaluasi tersebut penting agar perencanaan program pemerintah daerah ke depan lebih terukur dan tepat sasaran.
Pembahasan LKPJ Gubernur 2025 dilakukan selama tiga hari di sejumlah daerah, mulai dari Purwakarta hingga Kota Bekasi. Fokus pembahasan mencakup capaian program lintas sektor strategis, antara lain pendidikan, sosial, kebencanaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta ketenagakerjaan dan kesehatan.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi V melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Dinas Kesehatan beserta rumah sakit dan laboratorium kesehatan daerah.
Encep menegaskan, LKPJ merupakan instrumen evaluasi atas pelaksanaan program pemerintah daerah. Hasil pembahasan diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berikutnya.
“Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelayanan publik di Jawa Barat,” kata dia.
Hasil pendalaman Komisi V selanjutnya akan menjadi bagian dari rekomendasi DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur 2025. horaz
