JAKARTA, HR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, Jumat (2/5), di Kantor BPS, Jakarta. Survei ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai capaian pemahaman dan penggunaan layanan keuangan di tengah masyarakat Indonesia.
Disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, SNLIK 2025 mencatat peningkatan signifikan pada indeks inklusi keuangan nasional.
Dua Metode, Satu Tujuan
Survei tahun ini menggunakan dua metode:
- Metode Keberlanjutan mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen dan indeks inklusi sebesar 80,51 persen.
- Metode Cakupan DNKI—yang mencakup sektor tambahan seperti BPJS, koperasi, dan aset kripto—menunjukkan indeks literasi 66,64 persen dan inklusi 92,74 persen.
Perbedaan pendekatan ini dimaksudkan agar data yang dihasilkan tidak hanya merefleksikan kondisi sektoral, tetapi juga memperkaya kebutuhan data strategis nasional melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Ketimpangan Masih Nyata di Perdesaan dan Kelompok Rentan Walau menunjukkan tren positif, survei juga mengungkapkan masih adanya kesenjangan signifikan di kelompok masyarakat tertentu:
- Perempuan memiliki indeks literasi lebih rendah dibanding laki-laki.
- Masyarakat perdesaan tertinggal jauh dalam akses keuangan dibanding warga perkotaan.
- Kelompok usia muda (15–17 tahun) dan lansia (51–79 tahun) juga tercatat memiliki tingkat literasi dan inklusi yang rendah.
- Pendidikan rendah dan pekerjaan seperti petani, nelayan, serta ibu rumah tangga juga menunjukkan indeks di bawah rata-rata nasional.
- Pendidikan dan Usia Produktif Jadi Kunci
- Kelompok usia 18–35 tahun dan masyarakat berpendidikan tinggi mencatat angka tertinggi dalam hal literasi dan inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor usia dan pendidikan sangat memengaruhi kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan layanan keuangan formal.
OJK Fokus pada Literasi Inklusif dan Syariah
Merespons temuan ini, OJK menegaskan akan meningkatkan fokus edukasi keuangan bagi kelompok rentan dan memperluas inklusi keuangan syariah, yang saat ini masih di angka 43,42 persen untuk literasi dan 13,41 persen untuk inklusi.
“SNLIK menjadi fondasi penting untuk menyusun kebijakan dan strategi keuangan ke depan, terutama dalam mengatasi ketimpangan,” ujar Friderica Widyasari.
Hasil SNLIK juga akan dimanfaatkan dalam penyusunan program nasional seperti RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, serta memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Edukasi Keuangan OJK.
Survei Nasional, Jangkauan Luas
SNLIK 2025 dilakukan terhadap 10.800 responden berusia 15–79 tahun di seluruh 34 provinsi, mencakup 120 Kabupaten/Kota dan 1.080 blok sensus. Pendataan dilakukan pada 22 Januari–11 Februari 2025 menggunakan metode stratified multistage cluster sampling agar hasil survei mewakili kondisi sosial-ekonomi Indonesia secara akurat. rls/ependi silalahi
