PANGKALPINANG, HR – Rombongan nelayan dari perairan Laut bemban dan teluk nifah, Kecamatan Jebus, Bangka Barat didampingi anggota DPRD Bangka Barat, ketua BPD serta Kades Air nyatoh, menemui ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya diruang kerjanya untuk menyampaikan aspirasi menolak aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di wilayah mereka, Selasa (10/06/25).
Dalam pertemuan tersebut ketua BPD Sony Suwandi mengatakan, Aktivitas Kapal Isap Produksi di Perairan Laut Bemban dianggap menimbulkan dampak limbah dan mempengaruhi hasil tangkap nelayan serta merusak ekosistem dan ekologi laut.
“Mayoritas penduduk didesanya adalah nelayan, sekitar 80 persen dari lebih 2000 jiwa. Kami meminta kepada ketua DPRD Babel untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh nelayan, semoga nantinya ada solusi.” pinta Sony.
Sementara itu, kepala dinas kelautan dan perikanan Babel, Agus Suryadi mengatakan, perusahaan bisa bekerja namun masih dalam zona tambang, secara prosedural, perusahaan pemilik KIP sudah memiliki Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari kementerian kelautan dan perikanan dengan luas 92 hektar.
“Menurut penjelasan dari nelayan, sepertinya perusahaan bekerja diluar itu, KIP beroperasi diluar izin yang diberikan, berarti melanggar aturan, makanya Kita akan prospektor,sebab ada keluhan dari masyarakat nelayan,yah tidak bolehlah itu,”kata Agus.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pentingnya menjaga kelestarian laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga, khususnya nelayan Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip.
“Inilah hasil sumber laut dari Desa Air Nyatoh. Ternyata ini memberi dampak positif bagi masyarakat UMKM di sana,” ujar Didit kepada awak media di ruangannya, seraya menunjukkan berbagai produk UMKM yang dihasilkan.
Ia menegaskan, bahwa segala aktivitas di laut yang berpotensi mengganggu ekosistem dan mata pencaharian nelayan harus dikaji secara menyeluruh.
“Kesimpulan kita hari ini, secara optimis menilai, maka sudah diputuskan besok pagi, Dinas Kelautan, Dinas Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol-PP, PT Timah, dan Dinas Pertambangan akan melakukan pengecekan ke lapangan. Seperti apa lokasinya, sehingga kita akan memberi sebuah solusi sendiri,” tutur Didit.
Ditambahkan Didit, besok pihak-pihak terkait diminta untuk melakukan pengecekan lapangan dan apa hasilnya akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada PT Timah.
“Dan kita juga akan segera mendapat laporan dari hasil lapangan, para dinas yang akan turun, juga DPRD. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat kesimpulan dan kita laporkan kepada PT Timah,” pungkasnya. agus priadi
