SINTANG, HR – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dari Fraksi PDI Perjuangan, kembali menggelar agenda kunjungan kerja (Kunker) di beberapa titik Kabupaten Sintang, Jum’at (6/8). Kunker ke Sintang dilakukannya, usai meninjau jalan Pararel Lintas Timur yang akan menghubungkan Kabupaten Kapuas Hulu sampai ke Provinsi Kalimantan Timur pada 4 Agutus 2021.
Agenda Kunker pertama Lasarus berserta rombongan menggelar ramah tamah di Dusun Belubu Desa Nanga Bayan, Ketungau Hulu.
Hadir pada saat itu yakni, Kepala Balai Perhubungan, Kepala Balai Bina Marga, Kepala Balai Cipta Karya, dan Kepala Balai Sumber Daya Air, Kepala Balai Pelelangan dari Pemprov Kalbar yang mewakili pemerintah pusat dan juga perwakilan DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Yohanes Rumpak.
Dari Pemkab Sintang hadiri Wakil Bupati (Wabup) Sudiyanto, Asisten 2 Yustinus Totoi, Kepala Satpol PP Martin Nandung, dan staf yang lainnya.
Wabup Yosep Sudiyanto dalam sambutannya meminta kepada Lasarus agar sebisa mungkin membantu Pemerintah Kabupaten Sintang yang saat ini kesulitan angggaran akibat recofusing anggaran untuk covid-19.
“Selaku pemerintah Kabupaten Sintang, saya meminta kepada Pak Lasarus untuk dapat membantu Pemkab Sintang dalam konteks anggaran bagi pembangunan infrakstruktur Kabupaten Sintang,” pintanya kepada Lasarus.
Pada kesempatan itu, Lasarus menegaskan, bahwa terkait proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Kab Sintang, tak terkecuali di jalur Ketungau, harus dikerjakan sebaik mungkin dan bisa mencapai target yang ditentukan.
Ketua komisi V DPR RI tersebut, selain mengingatkan Pemkab Sintang tentang perhatian ke infrastruktur jalan jembatan, juga meminta agar pihak Pemda memperhatikan listrik bagi masyarakat Sintang perbatasan.
Hal ini ditegaskan Lasarus karena saat melewati Ketungau Hulu (perbatasan-red), kondisi listrik masih minim bahkan belum tersentuh.
“Saya meminta kepada Pak Sudiyanto selaku perwakilan Pemkab Sintang agar dapat memperhatikan listrik bagi warga perbatasan. Saya melihat warga di sini masih gelap di malam hari, masih banyak sekali yang belum dialiri listrik. Untuk itu, Pemkab harus dapat memfokuskan perhatian terhadap listrik bagi warga di sini,” ujarnya dengan nada miris.
Selanjutnya, bagi kontraktor yang mendapat pekerjaan, Lasarus kembali menegaskan kepada pihak terkait dalam hal ini Balai Bina Marga dan timnya agar secara serius memperhatikan/mengawasi pekerjaan infrastruktur.
“Pekerjaan harus jelas perencanaan dan orangnya, jangan asal dapat, karena jika pekerjaan asal-asalan, bisa merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, tekait dengan BSPS, Lasarus menyampaikan, bahwa di Kabupaten Sintang tahun anggaran 2021. Ia mendorong Pemerintah Pusat untuk membantu warga yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan perumahan swadaya.
“Untuk Sintang telah dianggarkan dan sedang dalam proses pelaksanaan sebanyak 3.000 KK. Jadi selain perjuangkan BSPS, saya juga mendorong pemerintah pusat untuk fokus membangun jalan pararel lintas timur yang menghubungkan jalur darat Kalbar hingga Kaltim,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Lasarus pada kesempatan itu menyampaikan juga hal penting yang selama ini dinantikan masyarakat perbatasan yakni menaikan status jalan dari Sintang ke Ketungau Hulu menjadi jalan strategis nasioal sehingga dibantu dengan dana APBN.
“Terkait status jalan Sintang ke Ketungau Hulu, saya upayakan akan menaikan status jalan menjadi jalan nasional sehingga anggarannya oleh pusat melalui APBN,” ucapnya.
Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus, Lasarus beserta rombongan meninjau tambang galian C yang akan diperuntukan pembangunan Jalan Pararel dan Border yang berbatasan langsung dengan Indonesia Malaysia. Sesudah itu meninjau Jembatan Ketungau 3, Kec. Ketungau Hulu, Desa Sungai Kelik.
Acara berlanjut ke Pos Pantas melihat titik perbatasan Indonesia Malaysia terkait pembagunan jalan dan jembatan yang sudah dilaksanakan dari bulan Juli 2020.
Akan tetapi, dalam agenda lanjutan itu, Lasarus tidak didampingi oleh perwakilan Pemda, Wakil Bupati yang sedianya pada tanggal sebelumnya tiba-tiba tidak hadir, padahal kesempatan tersebut harusnya digunakan sebaiknya oleh Pemda dalam menjalin kolaborasi dalam konteks pembangunan infrakstrut dan kerjasama antara Pemda dan Pusat.
Hal ini mendapat respon keras dari Andreas salah satu pemuda Dayak Sintang. Ia menyayangkan sikap Pemkab Sintang yang ia sebut dengan adat basa.
“Pemkab Sintang terlalu sering absen bersama pemerintah pusat, buktinya hari ini, ketika Pemerintah Pusat melalui Ketua Komisi V DPR RI hadir meninjau jalan dan jembatan, Pemda sama sekali lepas tangan, bahkan tampak malas turun ke masyarakat,” tegasnya.
Menurut Andreas, sikap Pemda yang tidak mampu menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat akan merugikan masyarakat Sintang.
“Imbas dari tidak sejalannya pemerintah pusat dan daerah seperti yang dilakukan oleh Pemda Sintang akan berdampak pada masyarakat.
Kita lihat, pemerintah pusat sampai turun ke perbatasan meninjau pembangunan infrastruktur, akan tetapi di lain pihak, Pemda seperti penonton yang berjalan di tempat.
Ini akan membahayakan masyarakat karena Pemdanya malas jemput bola dan kelihatan sekali masih ada dendam politik,” tutupnya. tim
