MEDAN, HR – Lambok Andreas Simamora anggota DPRD provinsi Sumut dapil IX, didampingi Muhammad Sofyan, S.Sos (Humas, protokol dan publikasi) menerima unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air
Unjuk rasa AMCTA tersebut membawa beberapa tuntutan kepada DPRD provinsi Sumut, diantaranya : Penundaan atau pembatalan eksekusi dan pengosongan tanah masyarakat veteran Medan Estate, meminta mengkaji ulang mengenai eksekusi yang dimohonkan oleh diduga mafia tanah berkedok PT, meminta DPRD provinsi Sumut untuk turun langsung ke lapangan, dan meninjau hak-hak masyarakat yang diduga dirampas oleh mafia tanah berkedok PT tersebut.
Lambok Simamora, anggota DPRD provinsi Sumut dari fraksi Hanura datang menemui massa dari Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air tersebut dan berjanji akan berusaha menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa tersebut.
Di sela aksi mahasiswa tersebut, sekelompok warga dari Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, turut mendatangi DPRD provinsi Sumut. Mereka meminta bantuan terkait adanya rencana eksekusi lahan tempat tinggal mereka yang dijadwalkan akan dieksekusi pada 25 February 2025.
Para warga yang datang tersebut mayoritas adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Dengan penuh rasa haru mengatakan, mereka sangat kuatir karena adanya rencana eksekusi tanah dan rumah mereka. Di mana rumah dan tanah yang mereka tinggali adalah satu-satunya harta yang mereka miliki saat ini. Dengan penuh rasa was-was, mereka mengeluhkan tidak adanya rencana ganti rugi yang akan mereka terima atas rencana eksekusi tersebut.
Menanggapi hal itu, Lambok Simamora mengatakan akan menyampaikan keluhan warga tersebut kepada komisi terkait di DPRD Sumut. Ia sangat prihatin atas keadaan yang dialami oleh masyarakat tersebut dan akan mendorong DPRD. Namun ia menambahkan keputusan oleh DPRD provinsi Sumut diambil secara kolektif.
Akhir-akhir ini kita sering melihat unjuk rasa di seantero negeri, unjuk rasa mahasiswa maupun warga masyarakat. Unjuk rasa tersebut sebagai cerminan yang terjadi di tengah masyarakat yang menuntut perhatian terkait keadaan masyarakat baik perhatian dari pemerintah maupun lembaga DPR. sihar lg
