MUARA TEWEH, HR – Dalam kunjungan kerjanya di Kab Barito Utara, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah disambut Bupati Barito Utara H Nadalsyah, Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra SH, dengan didampingi Sekda Barito Utara, Ir H Jainal Abidin, di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Kamis (04/03/2021).
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Kab Barito Utara sebanyak 4 orang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering. Dalam kunjunganya di Kab Barito Utara, Komisi I DPRD Provinsi Kalteng adalah dalam rangka memper erat tali silaturahmi dengan Pemkab Barito Utara serta DPRD Barito Utara, untuk membahas permasalahan tata batas wilayah, progres perekaman e-KTP dan oprasional kantor UPT samsat bersama, serta oprasional cabang kantor Bank Kalteng.
Dalam kunjangan kerjanya,Ketua Komisi I DPRD Prov Kalimantan Tengah memaparkan maksud dari pada kunjungan kerja yang dilaksanakan serta mengapresiasi kinerja Pemkab Barut, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun tata kelola pemerintahan. “Bukan rumah jabatanya aja yang bagus, yang lain juga bagus, termasuk kinerja pemerintahnya,” ucap yohanes.
Setelah silaturahmi, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan agenda kunjungan ke Kantor DPRD Barito Utara. Bupati Barito Utara H Nadalsyah, menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat menyambut langsung kedatangan rombongan komisi I DPRD Prov Kalteng. “Kami baru mengikuti vidcom dengan gubernur, mohon maaf bila tidak dapat menyambut langsung,” jelas Nadalsyah.
Mengenai tata batas Bupati berharap agar nantinya semua permasalahan terkait dapat terselesaika. “Kami juga ingin masalah tata batas ini segera tuntas,” jelas Nadalsyah.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, sesaat setelah agenda di DPRD Barito Utara, kepada wartawan menjelaskan. “Bahwa progres pencapaian terkait PAD perlu ada transparansi layanan publik,Bank Kalteng cabang disini, bagaimana pengelolaanya, asetnya, kreditnya, labah bersih, CSR nya, simpanan pihak ketiga, termasuk Samsat dan Dukcapil perlu lebih ditingkatkan,” kata Yohanes. mps
