Konferensi International ICBE Segera Berlangsung di Manokwari

SORONG, HR – Tanah Papua yang merupakan wilayah sebelah Barat Pulau New Guinea, dan secara administratif terbagi dalam dua Pemerintahan Provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan luasan 319.036 km2 dan Provinsi Papua Barat dengan luasan wilayah 140.376 km2.

Tanah Papua diberkahi kekayaan alam dan keanekaragaman ekosistem yang luar biasa, diantaranya hutan, pantai, terumbu karang, danau dan sungai, serta gletser tropis. Keanekaragaman hayati Tanah Papua adalah setengah dari total jumlah keanekaragaman hayati Indonesia, secara khusus flora dan fauna endemik yang hanya dijumpai di Papua.

Papua juga kaya akan sumberdaya alam berupa bahan tambang migas dan mineral serta adat istiadatnya. Tercatat ada sekitar 265 bahasa lokal yang melambangkan suku-suku yang ada dengan beragam kearifan lokalnya dan menjadi modal dasar bagi pembangunan ekonomi hijau, biru dan jingga atau ekonomi berkelanjutan berbasis lahan, laut dan kreativitas. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat kaya sumber daya alam, tetapi merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia.

Provinsi Papua dan Papua Barat selalu menempati posisi dua terendah dalam pemeringkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Pengembangan ekonomi Papua sedang dan terus akan dipacu untuk meningkatkan perekonomian dan membiayai kegiatan pembangunan dengan harapan bahwa lewat kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan harapan hidup masyarakat.

Pembelajaran dari berbagai daerah lain di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terencana dengan baik, tidak akan berlangsung lama, serta mengancam kelestarian alam dan manusia, dan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok tertentu. Fenomena ini bisa dilihat di Provinsi Papua Barat, walaupun ada kemajuan nyata dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan itu belum sejalan dengan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bahkan telah menimbulkan beberapa kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta bencana.

Menyikapi fenomena, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Berkelanjutan pada 19 Oktober 2015. Tujuan penetapan Provinsi Berkelanjutan agar semua kegiatan pembangunan harus selalu mempertimbangkan: perlindungan lingkungan dan pengawetan keanekaragaman hayati; pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; serta pemulihan lingkungan hidup.Selain aspek pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, pembangunan ini harus sejalan dengan visi dan misi Pemerintahan sekarang yaitu mewujudkan Papua Barat Aman, Sejahtera dan Bermartabat. Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (International Conferenre on Biodiversity, Ecoturism and Creative Economy) disingkat ICBE), merupakan suatu langkah Pemerintah Papua Barat dalam mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip Provinsi Berkelanjutan dan visi-misi pemerintahan saat ini.

Tema Konferensi “Provinsi Berkelanjutan Solusi Cerdas Pembangunan di Tanah Papua”

Tujuan dan Target Konferensi

1. Memperkenalkan konsep dan inisiatif Provinsi Berkelanjutansebagai solusi cerdas pembangunan.
2. Menginformasikan tentang keanekaragaman hayati dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, status dan tantangan serta peluang dan kesempatan dalam pelaksanaan Provinsi Berkelanjutan.
3. Mempromosikan dan meningkatkan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan jasa lingkungan dan ekonomi kreatif.
4. Memanfaatkan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta menetapkan posisi masyarakat lokal dalam usaha pelestarian alam, pemanfaatan sumberdaya alam dan peningkatan ekonomi.
5. Menjajaki pengadaan pendanaan berkelanjutan bagi kegiatan-kegiatan pelestarian alam, pembangunan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat, melalui berbagai skema pembentukan dan pemanfaatan pendanaan, termasuk pendanaan publik (crowdfunding) maupun dana abadi (trust fund).
6. Terwujudnya Komitmen Bersama yang kuat dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Tanah Papua, Mitra Kerja dan Masyarakat untuk pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dan menjadikan Tanah Papua sebagai rujukan terbaik Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Target-target yang ingin dicapai:

1. Menyelesaikan legalisasi Peraturan Khusus (Perdasus) Penetapan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan;
2. Melakukan revisi Tata Ruang Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan prinsip Propinsi Berkelanjutan;
3. Peninjauan kembali proses pemberian ijin konversi hutan alam untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan guna mengurangi proses deforestasi dan meningkatkan manfaat dan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah;
4. Deklarasi daerah konservasi baru atau perubahan status lindung agar dapat dikelola secara aktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Tanah Papua;
5. Menjajaki kemungkinanpendanaan untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian alam di Papua Barat dan Papua;
6. Mengusulkan dan menetapkan peraturan khusus pengakuan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam;
7. Merancang skema rencana pengembangan dengan ekonomi hijau Papua Barat dan Papua;
8. Penandatangan MoU antara Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat tentang Visi Bersama Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua dan Kerjasama Pembangunan di Tanah Papua;
9. Penandatangan MoU antara Pemda Papua Barat dan Papua untuk mendorong Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pendirian Museum Sejarah Alam di Manokwari;
10. Penandatangan MoU antara Pemda Provinsi Papua Barat, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kegiatan konservasi sumber daya alam di Papua Barat;
11. Mengusulkan mekanisme dan rumusan baru proses pengalokasian dana yang memperhatikan luas kawasan hutan atau wilayah konservasi yang ada di tiap kabupaten.

Hasil yang dicapai dari Konferensi:

Diharapkan hasil Konferensi dapat menjadi landasan dan gagasan bagi Pemerintah Papua Barat, Pemerintah Papua dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Provinsi Berkelanjutan di Tanah Papua.

Pameran dan Festival Budaya

Pada saat pelaksanaan Konferensi, Panitia akan melaksanakan pameran pembangunan, festival budaya (tarian dan musik), festival makanan berbahan lokal, serta pemutaran film-film terkait konservasi dan pemanfaaatan sumber daya alam Tanah Papua secara berkelanjutan.

Peserta Konferensi

Konferensi ini diiharapkan akan melibatkan peserta 750 orang dari Indonesia dan manca negara, terutama dari Amerika Serikat, Inggris, Brazil, Belanda, German, Spanyol, Australia, Jepang, China, Korea, dan Papua Nugini. Konferensi akan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Waktu dan Tempat Konferensi akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu-Rabu, 7-10 Oktober 2018

Jam : 08:00-17:00

Tempat : Auditorium PKK, Lantai 3, Perkantoran Gubernur Papua Barat Jl. Brig. Jend. Mar. Abraham O. Autaruri, Arfai, Manokwari.

Organisasi Pelaksana Konferensi

Konferensi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dimana Gubernur sebagai penanggung jawab. Konferensi ini merupakan kerja kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga, antara lain Bappenas, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Perikanan dan Kelautan, dan juga mitra-mitra pembangunan pemerintah, antara lain seperti Conservation International, The Asia Foundation, Samdhana Institute, EcoNusa Foundation, IDH, Royal Kew Botanical Garden, Cornell University – Ornithology Lab, UKCCU/Norad, Universitas Cenderawasih, WWF Indonesia. nb