BEKASI, HR — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau progres pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMA Negeri 20 Kota Bekasi yang hingga kini belum tuntas akibat kendala anggaran tahun 2025. Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kerja, laporan hasil pengawasan Dinas Pendidikan, serta temuan langsung anggota komisi di lapangan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 20 Kota Bekasi, Rabu (4/2/2026), untuk meninjau progres pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Yomanius mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD untuk memastikan adanya kepastian penyelesaian pembangunan, terutama menjelang tahun ajaran baru.
“Ada laporan dari Dinas Pendidikan dan teman-teman komisi di lapangan bahwa masih terdapat pembangunan yang belum tuntas pada anggaran 2025. Maka menjadi kewajiban kami untuk memantau, meninjau, dan mendapatkan proyeksi penyelesaiannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, peninjauan pembangunan RKB tidak hanya berfokus pada aspek teknis fisik, tetapi lebih menekankan pada kebermanfaatan bangunan bagi peserta didik. Dari sisi daya tampung, sekolah tersebut dinilai masih belum terpenuhi secara optimal.
“Yang terpenting bagi kami adalah bangunan ini bisa dimanfaatkan siswa dengan nyaman saat tahun ajaran baru. Dari rencana 20 ruang kelas baru, saat ini baru tersedia 10 ruang, sehingga pemanfaatannya masih dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Yomanius menyebutkan, target penyelesaian pembangunan masih menunggu hasil evaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan proyeksi sisa pekerjaan sekitar 15 hingga 20 hari. Namun, terdapat sejumlah catatan penting di lapangan, salah satunya terkait fasilitas sanitasi di ruang kelas.
“Temuan di luar dugaan kami adalah toilet di dalam RKB tidak dilengkapi exhaust vent. Ini berpotensi menimbulkan masalah karena bau bisa masuk ke ruang kelas. Orientasi kami tetap satu, yaitu kebermanfaatan bangunan bagi siswa,” tegasnya.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Lilis Nurlaila, juga menilai progres pembangunan belum sebanding dengan sisa waktu pengerjaan yang tersedia. Berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan USB SMA Negeri 20 Kota Bekasi baru mencapai sekitar 72 persen.
“Pembangunan baru sekitar 72 persen, sementara waktu penyelesaiannya semakin terbatas. Karena itu diperlukan komitmen semua pihak agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Lilis menjelaskan, keterlambatan pembangunan disebabkan oleh berbagai kendala, mulai dari keterlambatan awal pekerjaan hingga persoalan sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, akses menuju sekolah yang melintasi lahan milik pihak lain masih memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga.
“SMA Negeri 20 Kota Bekasi sejak berdiri pada 2016 hingga kini masih menempati lokasi sewa dengan sistem pembelajaran bergantian. Kondisi ini memengaruhi kenyamanan dan efektivitas KBM, terlebih jumlah siswa mencapai 700 hingga 750 orang, sementara gedung baru baru menyediakan 11 ruang kelas,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Irpan Haeroni menekankan pentingnya pengawasan kualitas pekerjaan agar penyelesaian pembangunan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan mengorbankan mutu bangunan.
“Harapannya pembangunan ini segera selesai tanpa kendala, baik dengan masyarakat maupun perusahaan sekitar, dan kualitas bangunan tetap terjaga. Mudah-mudahan siswa bisa lebih semangat belajar dengan fasilitas yang lebih baik,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala SMA Negeri 20 Kota Bekasi Sri Suwarsih menyampaikan bahwa keberlanjutan pembangunan gedung sekolah sangat dinantikan oleh seluruh warga sekolah. Ia berharap pembangunan tahap lanjutan dapat kembali dianggarkan pada 2026.
“Kami berharap daya tampung ruang kelas bisa ditambah agar seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam satu shift. Hal ini tentu akan berdampak positif pada kenyamanan, semangat, dan prestasi siswa, sekaligus mengakomodasi masyarakat sekitar yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sini,” tutupnya. horaz
