KOTA BANJAR, HR — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menemukan adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara bantuan yang diberikan pemerintah dengan kebutuhan riil sekolah saat melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Kota Banjar. Temuan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, saat meninjau langsung kondisi SMK Pusat Unggulan (PU), Senin (12/1/2026).
Aceng Malki menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait sinkronisasi data kebutuhan sekolah dengan bantuan yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian.
“Permasalahan paling mendasar adalah adanya ketidaksesuaian kebutuhan. Bantuan yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan pengajuan sekolah. Ke depan, data harus valid dan lengkap agar tidak terjadi kesalahan distribusi bantuan,” tegas Aceng.
Selain persoalan data, Komisi V DPRD Jabar juga menyoroti tingginya beban operasional sekolah kejuruan. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dasar sekolah dengan sumber anggaran yang diterima.
“SMK memiliki pengeluaran yang cukup besar. Dana yang tersedia belum mampu menutupi kebutuhan seperti seragam praktik dan bahan praktik siswa. Ini menjadi kendala serius bagi SMK,” tambahnya.
Aceng menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) saat ini belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan siswa, khususnya untuk kegiatan praktik yang menjadi ciri utama pendidikan kejuruan.
Di sisi lain, SMKN 2 Kota Banjar juga masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Beberapa persoalan yang mencuat antara lain keterbatasan ruang kelas serta kurangnya tenaga pengajar yang sesuai dengan kurikulum SMK Pusat Unggulan.
Komisi V DPRD Jabar juga mendorong perbaikan pola komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas (KCD), dan pihak sekolah. Menurut Aceng, sinergi yang kuat menjadi kunci utama agar permasalahan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat sasaran.
“Kami berharap ke depan terjalin komunikasi yang lebih baik, sehingga setiap persoalan pendidikan, khususnya di SMK Pusat Unggulan, dapat segera diatasi,” pungkasnya. horaz
