MAJALENGKA, HR — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti masalah ketimpangan distribusi tenaga pendidik yang dinilai belum merata dan belum sesuai bidang keahliannya di sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Majalengka.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menegaskan bahwa ketersediaan guru yang memadai menjadi kunci utama peningkatan mutu pendidikan. Ia menilai persoalan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Kami melakukan evaluasi terhadap sejumlah program, terutama terkait pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru, dan rehabilitasi sekolah, termasuk berbagai aspek yang berdampak langsung pada mutu layanan pendidikan,” ujar Yomanius saat kunjungan kerja ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka, dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester II Tahun Anggaran 2025, Selasa (4/11/2025).
Yomanius menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah sekaligus menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
“Kami berfokus menyisir berbagai persoalan pendidikan di lapangan. Tentunya akan ada solusi yang dihasilkan dari koordinasi dengan dinas terkait,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yomanius menyebut bahwa keterbatasan tenaga pendidik di daerah pedalaman masih menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan. Faktor akses dan kesejahteraan guru menjadi kendala utama.
“Kami ingin mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai guru yang belum linear dengan mata pelajaran yang diampu. Selain memperluas akses pendidikan, kami juga berkomitmen memastikan kualitasnya sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pendidikan,” pungkas Yomanius. horaz
