SULBAR, HR – Komisi IX DPR RI bersama rombongan melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 di Sulbar, Jumat (28/02/2020).
Salah satu agenda kunjungannya di provinsi ke-33 ini, adalah hari ini menggelar pertemuan dengan Pemprov Sulbar dan instansi terkait lainnya, di Ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, permasalahan bidang kesehatan di Sulbar masih sangat banyak, dan memerlukan perhatian semua pihak, dengan mendorong percepatan pembangunan kesehatan dengan prioritas pencapaian target nasional, seperti penurunan stunting, angka kematian ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB).
“Saya percaya Pemprov Sulbar telah menjalin kerjasama lintas sektor, untuk menangani berbagai permasalahan kesehatan yang kian kompleks,” ucap Felly.
Untuk mengakselerasi pembangunan kesehatan dan penanggulangan berbagai permasalahan kesehatan di Sulbar, Felly menyatakan mendorong dan mendukung adanya peningkatan DAK ke Sulbar pada 2021, mengingat tahun ini alokasinya menurun dari 2019.
Disampaikan, berdasarkan data yang ada DAK 2019 sebanyak 325,041 milyar rupiah untuk DAK Fisik dan DAK Non-Fisik sebesar 124,123 milyar rupiah. Sedangan DAK 2020 yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk Sulbar yang telah didorong Komisi IX DPR RI sebesar 318, 355 milyar rupiah untuk DAK Fisik, sedangkan DAK Non-Fisik sebanyak 85,34 milyar rupiah.
“Jika dibandingkan 2019, alokasi DAK ke Sulbar tahun ini menurun. Kami sangat memahami DAK tahun ini masih sangat kurang, mengingat alokasi ini masih terendah jika jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi. Untuk itu kami mendorong dan mendukung peningkatan DAK untuk Sulbar di tahun depan,” kata Felly.
Selain itu lanjut Felly, pihaknya akan terus berupaya agar ada prioritas program kesehatan nasional ke Sulbar.
Sementara itu, terkait masalah ketenagakerjaan, Felly juga menyatakan, pihaknya mendukung program ketenagakerjaan secara menyeluruh yang dilakukan pemerintah daerah, melalui peningkatan lapangan usaha produktif yang diarahkan pada kompetensi kemandirian, peningkatan produktifitas, peningkatan upah minimum, penjaminan kesejahteraan dan perlindungan pekerja melalui jaminan sosial.
“Kami harap program ini juga dijalankan oleh Pemprov Sulbar untuk terus meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di daerah ini,” tambahnya.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyambut baik kedatangan Komisi IX DPR RI dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut.
“Terima kasih atas kunjungannya, semoga pertemuan ini akan memberi berkah bagi masyarakat Sulbar pada umumnya,” kata Ali Baal.
Ali Baal menuturkan, beberapa bulan terakhir media publik di penuhi oleh beberapa isu, dua diantaranya adalah isu kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Isi kesehatan yakni Corona Virus dan isu ketenagakerjaan yakni rancangan undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law. Kedua isu tersebut tentu menjadi perhatian utama bagi pemerintah Sulbar, ” kata Ali Baal.
Ali Baal mengatakan, Corona Virus telah menyebar ke negara-negara lain, dan Alhamdulillah belum ada masyarakat Indonesia, khususnya Sulbar yang terindikasi positif Corona Virus, namun meski demikian pencegahannya harus terus dilakukan.
“Saya harap dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan ini,” kata Ali Baal.
Sedangkan, terkait rancangan undang-undang cipta kerja yang diajukan oleh pemerintah pusat yang mendapat berbagai kritikan, mantan Bupati Polewali Mandar ini berharap, semoga mendapatkan regulasi yang baik, dapat menyelesaikan masalah investasi dan penyediaan lapangan kerja yang luas dapat terwujud, serta berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Sulbar.
Ia menambahkan, dalam menghadapi peluang dan tantangan dari sektor kesehatan dan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini, tentu membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak dan diperlukan sinergitas dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab.
“Kami membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan malaqbi,” tutur Ali Baal.
Adapaun Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, terdiri dari Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene (Nasdem), Delia Pratiwi Br. Sitepu (Golkar), M.Yahya Zaini (Golkar), Andi Ruskati Ali Baal (Gerindra), Hasnah Syam (Nasdem), Nur Yasin (PKB), Haruna (PKB), Kurniasih Mufidayati (PKS) dan Adang Sudrajat (PKS), Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI.
Hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat eselon I perwakilan Kementerian mitra kerja Komisi IX DPR RI, Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, unsur Forkopimda, Instansi Vertikal, pimoinan OPD, Pimpinan Perbankan, Ketua DWP Sulbar Kartini Hanafi Idris, serta undangan lainnya.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar beserta anggota DPR RI yang juga sebagai Ketua TP PKK Sulbar, Andi Ruskati Ali Baal, Ketua Komisi IX DPR RI, Ferry Estelita Runtuwene beserta sejumlah rombongan anggota komisi IX DPR RI, sejumlah pejabat eselon I perwakilan kementerian yang menjadi mitra Komisi IX DPR RI, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, unsur forkopimda, instansi vertikal, pimpinan OPD dan undangan lain pada acara pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dengan Pemprov Sulbar di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar Jumat, 28 Februari 2020. adv/tia/kominfosulbar
