CIREBON, HR – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah catatan penting terhadap kinerja mitra kerja saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di wilayah Cirebon, Rabu (8/4/2026).
Mitra kerja tersebut meliputi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, serta UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Cirebon dan Dinas Perhubungan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ahab Sihabudin, menyebutkan tingkat kemantapan jalan telah mencapai 95 persen. Meski demikian, ia menegaskan perlunya peningkatan intensitas pemeliharaan agar kondisi jalan tetap optimal dan tidak mengalami penurunan fungsi.
Pada sektor perhubungan, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) telah mencapai 100 persen. Namun, Komisi IV masih menemukan sejumlah kendala di lapangan, seperti titik lokasi yang belum teraliri listrik.
Selain itu, Ahab juga menyoroti adanya pemasangan PJU ganda yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, khususnya dalam pembiayaan listrik.
Sementara itu, pada sektor sumber daya air, Komisi IV menemukan persoalan pencatatan aset yang masih tumpang tindih antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Kondisi ini dinilai perlu segera ditata agar tidak menghambat pengelolaan.
Komisi IV juga mendorong peningkatan anggaran guna mendukung program ketahanan pangan secara optimal.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Jawa Barat merekomendasikan peningkatan pemeliharaan jalan secara berkala, penertiban PJU ganda, serta penataan aset dan penguatan anggaran di sektor sumber daya air.
Meski memberikan sejumlah catatan, Komisi IV tetap mengapresiasi kinerja UPTD terkait yang secara umum menunjukkan capaian positif. horas
