Komisi II DPRD Jabar Soroti Urgensi Infrastruktur Listrik Laboratorium Konservasi Penyu

Screenshot 2026 02 12 14 20 08 28 c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062
Infrastruktur listrik konservasi penyu Pangumbahan

SUKABUMI, HR — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan pelestarian biota laut di Jawa Barat. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II ke Satuan Pelayanan (Satpel) Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Rabu (11/02/2026).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menyatakan Pantai Pangumbahan merupakan benteng pertahanan terakhir bagi kelestarian penyu di Jawa Barat selain Pangandaran. Menurutnya, perlindungan terhadap penyu hijau bukan sekadar tugas teknis, melainkan tanggung jawab lintas sektoral.

Bacaan Lainnya

“Penyu adalah biota laut istimewa yang tidak dimiliki semua daerah. Di Jawa Barat, pusat konservasi seperti ini sangat terbatas. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat harus selaras dalam melindungi habitat penyu hijau ini,” ujar Lina seusai kunjungan.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025 sekaligus mematangkan perencanaan strategis Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam menjaga ekosistem penyu hijau yang kian langka.

Dalam evaluasi tersebut, Komisi II menemukan sejumlah tantangan teknis yang menghambat optimalisasi riset dan perawatan penyu. Fokus utama persoalan terletak pada infrastruktur kelistrikan yang dinilai belum memadai untuk mendukung perangkat laboratorium modern di Satpel tersebut.

Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain akses daya yang terbatas, di mana jarak sumber listrik (dapur listrik) terdekat mencapai sekitar 2 kilometer dari lokasi utama. Selain itu, ketergantungan penuh perangkat laboratorium dan peralatan elektronik pada suplai listrik yang stabil membuat alat-alat sensitif berisiko mengalami kerusakan apabila terjadi gangguan pada jalur transmisi yang panjang tersebut.

Tak hanya itu, jarak yang cukup jauh juga menyulitkan koordinasi dan penanganan cepat ketika terjadi kendala teknis kelistrikan.

Menanggapi temuan lapangan tersebut, Komisi II DPRD Jabar memastikan akan mengawal kebutuhan infrastruktur ini agar masuk dalam skala prioritas anggaran mendatang.

“Kami akan terus mendorong tindak lanjut dari hasil pertemuan hari ini. Infrastruktur penunjang seperti listrik yang stabil adalah kebutuhan mendesak. Kami ingin memastikan pusat konservasi ini memiliki fasilitas yang layak agar fungsi edukasi dan pelestarian biota laut tetap berjalan berkelanjutan,” tegas Lina.

Kunjungan ditutup dengan dialog bersama Kelompok Konservasi Penyu setempat guna menyerap aspirasi terkait pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menjaga ekosistem laut Jawa Barat. horaz

[rss_custom_reader]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *