BANDUNG, HR – Komisi I DPRD Jawa Barat akan mengkaji usulan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintahan Provinsi Australia Selatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pariwisata, budaya dan kominfo.
Hal ini dikemukakan H. Syahrir SE, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat kepada HR usai rapat kerja dengan 10 dinas di Pemprov Jabar, terkait usulan kerjasama sister provinsi dengan Pemprov Australia Selatan.
Dikatakan Syahrir, pihaknya akan mengkaji usulan ini untuk melihat apakah kerjasama tersebut menguntungkan pemprov dan masyarakat Jabar. “Kita akan setujui melalui paripurna dengan keluarnya peraturan daerah karena itu Gubernur minta kajian dan persetujuan kita dulu. Kita mengharapkan perjanjian kerjasama ini harus lebih menguntungkan untuk masyarakat Jawa Barat, terutama di bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertanian, penukaran teknologi informassie dan semuanya harus saling menguntungkan bagi kita,” ujarnya.
Ditanya mengapa usulan gubernur untuk sister province harus dengan Australia Selatan, dikatakan Syahrir bahwa usulan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Australia Selatan telah diatur oleh Kementerian Luar Negeri dan Jawa Barat ke bagian Australia Selatan yang lain ada yang dengan Australia Barat. “Untuk menyusun MoU-nya nanti lebih berperan pemprov-nya sendiri kita lebih menyusun dari segi kebijakan,” ujarnya. ■ aher
