JAKARTA, HR – Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Komisi A angkat bicara terkait lambatnya pelaksanaan kegiatan di Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat.
Lambatnya pelaksanaan dalam kegiatan di Sudin KPKP Jakarta Barat, Kevin Wu mengatakan, pelaksanaan kegiatan yang seharusnya berjalan mulai dari bulan Februari menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan bisa mengalami perputaran ekonomi menjadi lambat. dalam hal akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami dalam beberapa hal untuk Sudin KPKP Jakarta Barat.
“Pertama, kami menyampaikan apresiasi kepada jurnalis yang telah mengawal isu strategis ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, terutama ketika menggunakan anggaran publik,”Kata Kevin Wu dalam keterangan WhatsAppnya.
Anggota DPRD dari Komisi A ini juga mengatakan, sangat prihatin dengan keterlambatan pelaksanaan program sterilisasi kucing di Jakarta Barat, yang seharusnya dimulai pada Februari 2025 namun hingga akhir April belum terealisasi. Program ini penting untuk mengendalikan populasi kucing liar sekaligus menjaga kesejahteraan hewan.
Anggaran Rp200 Juta untuk 500 Ekor Kucing, Kami mempertanyakan efektivitas perencanaan anggaran, mengingat biaya per ekor mencapai Rp400 ribu (jantan) hingga Rp1 juta (betina). Apakah standar biaya ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau perlu dikaji ulang?
Tumpang-Tindih Koordinasi:
Adanya kebingungan internal di SKPD KPKP Jakarta Barat (pengalihan pertanyaan dari Kepala Sudin ke Tata Usaha, lalu ke peternakan) menunjukkan lemahnya koordinasi dan kepemimpinan.
“Ini berpotensi menghambat pencapaian target prioritas Pemprov DKI,” jelas Kevin Wu.
Masih dengan Kevin Wu, Proyek ini menggunakan metode e-purchasing dengan jadwal pemilihan penyedia pada Februari 2025, tetapi hingga April belum ada kejelasan. Kami mendesak KPKP Jakarta Barat untuk. Menyampaikan laporan progres terkini terkait proses pengadaan, termasuk dokumen lelang dan daftar penyedia yang terlibat.
Memastikan prinsip efisiensi anggaran dan pencegahan potensi mark-up, mengingat pengadaan 11 jenis sarana steril dengan nilai hampir Rp77 juta perlu transparansi spesifikasi teknis.
Sebagai anggota Komisi A yang mengawasi pemerintahan dan birokrasi, perlu mendengarkan pendapat dari Sudin KPKP Terkait pelaksanaan kegiatan mereka.
Memanggil Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat untuk meminta penjelasan resmi di DPRD DKI terkait penyebab keterlambatan, termasuk evaluasi kesiapan tenaga medis hewan dan pendataan kucing.
Mendorong Audit Insentif oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atau Inspektorat Provinsi jika ditemukan indikasi inefisiensi atau penyimpangan.
Meminta Percepatan Eksekusi Program, mengingat target 1.500 kucing harus tuntas sesuai jadwal (hingga Desember 2025).
Dia juga berharap, Fraksi PSI konsisten mendorong birokrasi yang responsif, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil. Keterlambatan ini tidak hanya berisiko gagal mencapai target, tetapi juga merugikan masyarakat dan hewan yang menjadi sasaran program.
“Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat segera mengambil langkah korektif, termasuk memperbaiki koordinasi internal dan mempercepat proses administrasi. DPRD DKI akan terus memantau perkembangan program ini secara ketat.” harap Kevin Wu.
Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kota Administrasi Jakarta Barat, Novy Christine Palit, S.Pt., M.Si., dinilai lamban dalam mengambil keputusan dan dianggap lalai dalam mengeksekusi sejumlah kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah program sterilisasi kucing di wilayah Jakarta Barat, dengan total volume sebanyak 500 ekor. Rincian kegiatan terdiri atas sterilisasi 300 ekor kucing jantan dan 200 ekor kucing betina, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000. Program ini direncanakan berlangsung dari Februari hingga Desember 2025, dan diumumkan pada 4 Februari 2025.
Proyek kedua, nama paket Pengadaan Sarana Sterilisasi Kucing secara Kolaborasi. Volume Pekerjaan, 11 Jenis
Uraian Pekerjaan, Pengadaan 11 Jenis Sarana Sterilisasi Kucing secara Kolaborasi, Uraian Pekerjaan. Sarana Sterilisasi Kucing secara Kolaborasi Jenis Pengadaan. Barang total pagu anggaran Rp. 76.896.282.- metode Pemilihan. E-Purchasing pemanfaatan Barang/Jasa di bulan Maret s/d Des 2025. Pelaksanaan kontrak bulan Maret 2025, pemilihan penyedia pada bulan Februari 2025 tanggal di umumkan Paket, 31 Jan 2025.
Namun, hingga akhir April, program tersebut belum juga dilaksanakan. Saat hendak dikonfirmasi oleh wartawan, Novy enggan memberikan keterangan langsung dan justru mengarahkan pertanyaan ke bagian Tata Usaha, Yudi. Yudi kemudian meneruskan wartawan ke bagian peternakan, Aas.
Aas menjelaskan bahwa program sterilisasi tersebut belum berjalan,“Belum kita mulai dan belum dilaksanakan, saat ini masih dalam tahap pendataan dokter hewan. Program ini mencakup 1.500 kucing di seluruh wilayah DKI Jakarta,”ujar Aas saat ditemui di ruangannya, Selasa (29/04/25).
Ia menambahkan, pelaksanaan sterilisasi akan dikerjakan oleh delapan orang tenaga medis hewan dan pihaknya masih menunggu arahan dari Kasudin KPKP Jakarta Barat.
“Untuk menandai kucing yang telah disterilisasi, bagian telinganya akan dipotong sedikit sebagai penanda. Nanti akan kami kabari kembali jika pelaksanaan sudah dimulai,” tutup Aas. •didit
