JAKARTA, HR — Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur Jakarta selama beberapa hari terakhir kembali memicu banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Genangan air setinggi 30–60 cm dilaporkan mengganggu aktivitas warga dan lalu lintas sejak dini hari di daerah seperti Duri Kepa, Kampung Guji Baru, dan Pasar Patra.
Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sedikitnya 11 Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Kebon Jeruk terdampak banjir dalam dua hari terakhir.
Warga mengeluhkan lambatnya penanganan dan tidak adanya petugas yang melakukan penyedotan air. Kondisi diperburuk oleh saluran yang tersumbat dan tidak terkoneksi dengan baik.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini. Ia menilai bahwa banjir bukan lagi semata bencana alam, tetapi akibat dari kegagalan tata kelola.
“Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan cuaca. Masalah utamanya adalah sistem drainase yang buruk, saluran tersumbat, kali yang dangkal, dan kurangnya koordinasi antar dinas. Ini soal manajemen dan kepemimpinan,” kata Kevin, Kamis (22/05/25).
Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, dari total lebih dari 4.000 km saluran drainase di ibu kota, hanya sekitar 30 persen yang dibersihkan secara rutin. Saluran di kawasan padat seperti Guji Baru tidak mampu lagi menampung debit air karena sedimentasi dan penyempitan.
Ironisnya, proyek normalisasi di Jakarta Barat tidak termasuk dalam prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026. Hal ini memperpanjang penderitaan warga di kawasan tersebut.
“Sampai hari ini, penanganan banjir masih bersifat tambal sulam dan minim partisipasi warga. Tidak ada peta jalan yang terbuka untuk publik. Masyarakat bahkan tidak tahu apakah wilayahnya masuk zona rawan banjir,” ketus Kevin Wu.
Kevin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk segera menyusun dan mempublikasikan peta kerentanan banjir berbasis data RT/RW, bukan hanya per Kelurahan. Ia juga mendorong dilakukannya revitalisasi total saluran air di titik-titik rawan banjir.
Ia juga mengusulkan agar Forum RW atau Satgas Drainase Warga diaktifkan kembali, guna melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kondisi saluran air. Selain itu, Kevin meminta agar dibuat dashboard banjir berbasis data real time yang bisa diakses publik.
“Warga Jakarta sudah terlalu sering diminta bersabar. Kini saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata dengan perencanaan matang dan eksekusi yang transparan. Fraksi PSI akan terus mengawal isu banjir ini di DPRD dan memastikan suara warga terdengar,” tutupnya. •didit
Sumber: Kevin Wu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
