PANGKALPINANG, HR – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Taufik Rizani, mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam yang dinilai sudah tidak lagi ideal menampung aktivitas ekonomi daerah.
Taufik menyampaikan hal tersebut saat Komisi III DPRD Babel melakukan audiensi dengan Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin Masyarif, di rumah dinas wali kota, Selasa (10/2/2026) malam.
Taufik menegaskan bahwa pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian daerah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya kepastian status lahan sebelum pembangunan dilanjutkan.
“Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang utama perekonomian Bangka Belitung. Jika kapasitasnya tidak ditingkatkan, aktivitas ekonomi bisa terhambat. Yang paling utama adalah memastikan lahannya clear and clean. Jika sudah jelas, langkah berikutnya akan lebih mudah,” ujar Taufik.
Ia menjelaskan, kunjungan Komisi III DPRD Babel menjadi tindak lanjut setelah sebelumnya pihaknya menggelar rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi, termasuk perwakilan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Menurutnya, kondisi Pelabuhan Pangkal Balam saat ini sudah sangat padat sehingga membutuhkan penanganan segera. DPRD Babel memandang pengembangan pelabuhan sebagai langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Komisi III DPRD Babel juga berkomitmen mengawal rencana pengembangan hingga ke tingkat kementerian. Taufik menyebut pembahasan akan melibatkan kementerian teknis, Bappenas, serta Pelindo agar memperoleh dukungan maksimal dari pemerintah pusat.
“Kami berharap pembahasan ini bisa sampai ke tingkat kementerian dan Kemenko sehingga ada dukungan nyata dari pemerintah pusat,” katanya.
Taufik mengungkapkan, rencana pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam sebenarnya telah disiapkan sejak 2019 dengan ketersediaan lahan sekitar 24 hektare. Namun, pandemi Covid-19 sempat menghambat realisasi rencana tersebut.
Saat ini, DPRD Babel juga menyoroti status lahan yang masuk dalam skema kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak ketiga. Ia kembali menegaskan bahwa kejelasan status lahan menjadi kunci utama sebelum pembangunan berjalan.
“Jika status lahan sudah jelas dan tidak bermasalah, proses pengembangan bisa segera kita dorong bersama,” tegasnya.
DPRD Babel berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang semakin solid agar pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam segera terealisasi dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami yakin jika semua pihak bergerak bersama, pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam bisa terwujud,” pungkasnya. agus priadi
