SAMOSIR, HR – Ketua *IAW Jakarta* Drs Hasan Basri, SH., yang pada Pilpres tahun lalu mendukung penuh Prabowo Subianto, mengatakan harus diluruskan mengenai adanya perbedaan realisasi PAD Samosir tahun 2024 dengan SIKD Kemenkeu RI. Hal ini dikatakannya beberapa waktu yang lalu, ketika awak media ini menanyakkan sikapnya terhadap terhadap adanya perbedaan realisasi PAD Samosir tahun 2024 antara LKPJ Bupati Pemkab Samosir dengan Data di SIKD Kemenkeu RI.
“Pada Pilpres tahun lalu, saya mendukung penuh Prabowo sejalan dengan komitmennya untuk Memberantas Korupsi. Maka terhadap adanya perbedaan realisasi PAD seperti Samosir itu, diduga ada yang tidak benar”, ujarnya saat hal itu dikonfirmasi kepadanya di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu.
Drs. Hasan Basri SH, yang beberapa tahun lalu mendeklarasikan bersama puluhan aktivis/tokoh pendirian *Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)* beberapa tahun lalu, dimana kemudian ASPI ini dipimpin Prabowo Subianto, adalah sosok yang memahami betul anggaran pemerintah. Maka ketika soal perbedaan realisasi PAD Samosir itu dimintakan tanggapannya, langsung mengaitkannya terhadap dugaan pengelolaan anggaran yang tidak benar.
*Saya adalah salah seorang yang langsung menyatakan diri untuk mendukung Prabowo dalam Pilpres tahun lalu, berdasarkan Program Asta Citanya,” ujarnya terus terang. “Kenapa? Karena dalam Program Asta Cita itu terlihat sikap Prabowo mengenai korupsi*” lanjutnya seraya jemarinya menunjuk flyer Asta Cita itu yang terpampang di dinding ruang kerjanya.
Ya, salah satu materi Asta Cita itu tertera mengenai penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang merupakan bidang yang selama ini digeluti oleh Ketua Umum IAW ini.
IAW sendiri sengaja didirikannya tahun lalu bersama rekan-rekannya sebagai wadah untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. “IAW adalah satu wadah yang kami dirikan tahun lalu sebagai wadah perjuangan Asta Cita”, seraya menyebutkan salah seorang pendiri IWA itu adalah Alocius Samosir, seorang putra asal Samosir yang berprofesi sebagai advokat di Jakarta.
Kembali ke persoalan realisasi PAD Samosir 2024 dengan SIKD Kemenkeu RI, “Harapan Rakyat” melihat adanya perbedaan angka tersebut. Dalam LKPJ Bupati Samosir APBD 2024, disebutkan angkanya realisasi PAD adalah 89,28M. Sedang dalam data SIKD KEMENKEU RI tertulis angka realisasi PAD adalah 66,74M. Ada pun pagu PAD untuk APBD tahun 2024 adalah 81,92M.
Maka berdasarkan angka-angka di atas, tentu berkonsekwensi terhadap terjadinya perbedaan dalam persentase capaian realisasi PAD Samosir tahun 2024. Menurut versi LKPJ Bupati, besar persentase capaian realisasi adalah 108,90%. Artinya ‘over target’. Di pihak lain, angka capaian realisasi pada PAD Samosir menurut Data SIKD adalah 81,47%. Angka ini berarti under target.
Perlu untuk diketahui, untuk 3 tahun terakhir PAD Samosir memang tidak pernah mencapai target. Tentu dengan adanya realisasi PAD dalam LKPJ Bupati Samosir tahun 2024, dengan sendirinya soal tidak mencapai target itu terputus di tahun 2024.
Namun, bagi publik, terjadinya realisasi over target yang demikian itu, tidak akan langsung diterima begitu saja. Penyebabnya adalah terjadi perbedaan angka antara SIKD Kemenkeu RI dengan LKPJ Bupati.
Dengan begitu, hal yang wajar publik akan bertanya seperti ini: Benarkah di tahun 2024 PAD Samosir over target dengan angka capaian 108,90%?. Faktanya di Portal SIKD Kemenkeu RI, angka yang ada justru PAD dibawah target.
Sebelum mengakhiri bincang-bincang soal PAD di ruang kerjanya di kawasan Menteng Jakarta Pusat itu, Ketua Umum IAW (Indonesia Accountable WATCH) ini, menyarakan agar Bupati Samosir agar soal perbedaan angka realisasi PAD ini diselenggarakan dengah pihak Kemenkeu RI. “Adanya perbedaan angka realisasi PAD pasti akan memunculkan persepsi yang tidak baik di mata publik. Kenapa dan apa sebab musabab sehingga angka itu berbeda?”, ujarnya dengan nada bertanya. “Dan kami berharap agar soal pelurusan angka ini diperhatikan oleh Bupati Samosir, mengingat komitmen IWA didirikan adalah dalam rangka penegakan Asta Cita tersebut” lanjutnya sebelum mengakhiri bincang-bincang hari itu, di ruang kerjanya Perkantoran Kawasan Menteng Jakarta Pusat. tps
