SUKABUMI, HR – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, meminta Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, untuk secara ksatria menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas unggahan video yang viral dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Dalam video yang diunggah melalui media sosial tersebut, Ayep Zaki menyebut bahwa kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi di masa lalu “tidak normal”, yang memicu keresahan publik dan polemik di tengah masyarakat.
Permintaan maaf tersebut diminta Wawan setelah mendengarkan langsung klarifikasi dari Wali Kota dalam kegiatan coffee morning bersama para anggota DPRD Kota Sukabumi, yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Siliwangi, Minggu (13/4/2025).
Dalam pertemuan itu, Ayep Zaki menjelaskan latar belakang unggahan video dan menyampaikan permohonan maaf kepada para anggota dewan yang hadir saat itu.
Wawan menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan bentuk kompromi antara DPRD dengan Wali Kota, melainkan forum resmi yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
“Jangan ada anggapan bahwa Dewan ‘kongkalikong’ dengan wali kota. Justru kami menggunakan hak bertanya dan hak meminta keterangan atas statement Wali Kota di media sosial,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pernyataan Wali Kota dalam video tersebut bisa membentuk opini buruk tentang pemerintahan daerah, termasuk terhadap lembaga DPRD sendiri.
“Bahasanya, Dewan menanyakan statement Pak Wali yang bikin gaduh. Sehingga DPRD jadi kebawa-bawa seolah-olah sudah terjadi penyelewengan di masa lalu, padahal pemerintahan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Ayep Zaki mengklarifikasi bahwa video tersebut dibuat secara spontan tanpa proses penyuntingan terlebih dahulu. Sehingga seolah-olah apa yang disampaikannya itu menyudutkan pihak tertentu.
Ia menyatakan video itu langsung dikirim ke ajudan untuk diunggah sebagai bentuk jawaban terhadap pertanyaan netizen mengenai PAD Kota Sukabumi.
“Pak Wali mengakui bahwa video itu tidak diedit dulu dan langsung diberikan ke ajudannya untuk di-upload karena ada netizen yang bertanya tentang PAD,” ujar Wawan.
Wawan juga menyampaikan bahwa Ayep Zaki menampik adanya muatan politis dalam pernyataannya dan menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
Bahkan, Wali Kota justru menyampaikan penghargaan terhadap kebijakan pemerintahan yang lama dan menyebut tujuannya adalah untuk mendorong pelaku usaha agar lebih jujur dalam pelaporan pajak daerah.
Lebih jauh, Wawan menyarankan agar pendekatan terhadap pelaku usaha dilakukan dengan cara yang lebih persuasif dan tidak menimbulkan persepsi menyalahkan pihak mana pun.
Ia menegaskan bahwa intinya adalah mendorong peningkatan PAD melalui kejujuran dan transparansi pelaporan objek pajak.
“Pak Wali ingin PAD meningkat dan beliau ingin menggali kejujuran dari objek pajak, agar melaporkan dengan objektif dan jujur,” tambahnya.
Mengingat pentingnya menjaga komunikasi publik yang bijak dan mendorong Wali Kota untuk kembali menyampaikan permintaan maaf, kali ini secara terbuka kepada masyarakat.
“Jadi hemat saya, baiknya Pak Wali secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, baik langsung ataupun melalui media sosial lagi,”
Ia juga mengapresiasi capaian Pemerintah Daerah sebelumnya, seperti diraihnya delapan kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta penghargaan APBD Award 2024 dari Kementerian Dalam Negeri atas peningkatan PAD tertinggi se-Indonesia. pungkasnya. ida
