PANGKALPINANG, HR – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memastikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan dipotong. Namun, Didit menyebut ada syarat penting yang harus dipenuhi yakni kerja keras dan pencapaian target, khususnya oleh jajaran di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). “TPP tidak dipotong, hanya pembayarannya yang ditunda,” ujarnya, saat dikonfirmasi media usai rapat Banggar, Senin (05/05/25).
Lanjut Didit, inipun tergantung kalau target keuangan daerah tercapai, TPP tetap aman. Kalau tidak, bisa saja diusulkan lagi untuk penyesuaian, Ia pun menegaskan pentingnya semangat dan kinerja para ASN untuk mendorong capaian pendapatan daerah.
“Ini jadi tantangan juga buat teman-teman di Bakeuda. Jangan leha-leha, kalau ingin TPP-nya utuh, ayo kejar target,” tegasnya.
Ditambahkan Didit, angin Segar dari dana Royalti dan Sisa Anggaran Pilkada dalam rapat yang membahas efisiensi anggaran itu, menurutnya adalah kabar baik Babel mendapatkan tambahan dana dari royalti sebesar 18 persen dari Rp590 miliar yang masuk ke kas negara. Artinya, daerah akan menerima sekitar Rp100,6 miliar.
“Dana ini sangat membantu. Rp100 miliar pertama sudah disepakati akan digunakan untuk program pemutihan pajak kendaraan, pajak air bawah tanah, dan pajak BBM yang wajib pungut,” jelas Didit.
Menurut Didit, Terkait pemutihan pajak kendaraan, dirinya mengatakan kebijakan tersebut akan segera dijalankan dalam waktu dekat. Targetnya, bisa menarik kembali pendapatan dari kendaraan yang pajaknya sudah lama mati.
“Kita minta UPT serius menjalankan program ini. Jangan hanya duduk diam. Harus ada strategi dan inovasi supaya sektor pajak ini bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Didit juga mengungkapkan, dari efisiensi biaya pelaksanaan Pilkada, Pemprov berhasil menghemat Rp41,5 miliar hasil dari pengurangan anggaran di KPU sebesar Rp37 miliar dan Bawaslu Rp4,5 miliar. Dari sisa dana tersebut, sekitar Rp6 miliar akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu ulang di dua wilayah. “Kabupaten Bangka dapat Rp3,5 miliar dan Pangkalpinang Rp2,5 miliar. Kenapa Bangka lebih besar? Karena wilayahnya lebih luas dan membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi,” tutup Didit. agus priadi
