PANGKALPINANG, HR — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat menindaklanjuti persoalan ribuan ijazah SMA dan SMK yang belum diambil, bahkan diduga tertahan akibat masalah administrasi dan tunggakan iuran sekolah.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang kerjanya, Rabu (18/2/2026), untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi agar hak siswa tetap terpenuhi.
Kasus ini mencuat setelah orang tua siswa mengadu karena tidak mampu melunasi sumbangan pembinaan pendidikan. Akibatnya, ijazah anak mereka belum diterima sehingga kesulitan melamar pekerjaan.
“Kami khawatir masih banyak anak mengalami hal serupa. Ijazah merupakan hak siswa yang sudah lulus dan tidak boleh ditahan dengan alasan apa pun,” tegas Didit.
Hasil penelusuran bersama Dinas Pendidikan menunjukkan sekitar 3.568 ijazah belum diambil oleh siswa dengan berbagai latar belakang persoalan, termasuk dugaan penahanan akibat tunggakan biaya.
Didit menegaskan, sekolah wajib menyerahkan ijazah kepada lulusan tanpa syarat. Ia juga memperingatkan kepala sekolah negeri yang masih menahan ijazah dapat dicopot dari jabatannya.
“Jika ada kepala sekolah negeri yang menghambat, pilihannya hanya satu: dicopot atau diganti,” katanya.
DPRD Babel akan melakukan pengawasan ketat dan memberi tenggat waktu satu bulan agar seluruh ijazah yang tertahan segera diserahkan kepada lulusan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Babel, Saipul Bakhri, memastikan pihaknya segera mengirim surat resmi ke seluruh sekolah negeri.
“Ijazah merupakan bukti kelulusan dan tidak terkait dengan urusan iuran. Mulai besok lulusan bisa datang mengambil ijazahnya,” ujarnya di Pangkalpinang. agus priadi
