JAKARTA, HR – Tokoh independen yang tergabung dalam Oversight Committe (Komite Pengawas) menilai perpanjangan kerja sama layanan antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pasalnya, Pelindo II telah mengikuti rekomendasi dari tim Komite Pengawas.
Ketua Komisi Pengawas, Erry Riyana Hardjapamekas, menuturkan jika dalam prosesnya Pelindo II telah mengikuti rekomendasi Tim Komite Pengawas salah satu soal pemilihan mitra kerja melalui penunjukan langsung, tapi dengan pengawasan terbuka dan memberi kesempatan yang sama kepada operator internasional lainnya.
Menurut Erry, rekomendasi tersebut, Pelindo II meminta empat operator internasional yaitu DP World, APM Terminal, PSA dan China Merchant Holdings untuk memberikan penawaran lebih baik dari yang sudah diajukan Hutchison Port Holdings.
“Hasilnya empat operator internasional itu menyatakan mundur dari proses tender. Melihat proses dan dokumen yang ada, kami yakin keputusan perpanjang kerjasama bisa dipertanggung jawabkan,” ujar Erry di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (10/8/2015).
Artinya, kata mantan Ketua KPK ini, Hutchison menjadi pemenang mayoritas (51 persen) saham JICT, operator petikemas pelabuhan Priok. Sisanya, 49 persen saham dipegang oleh Pelindo II. Kontrak Hutchison yang berakhir 2019 pun telah diperpanjang oleh manajemen Pelindo II selama 20 Tahun hingga 2039.
Oleh karena itu, Komite Pengawas mendukung proses perpanjangan kerjasama ini, karena keuntungan terbesar nantinya akan dirasakan masyarakat. Erry menambahkan, jika uang muka yang didapat dari proses perpanjangan kontrak bisa segera digunakan untuk pengembangan pelabuhan Priok dan pelabuhan-pelabuhan lain yang dikelola Pelindo II.
Dengan pengembangan pelabuhan, makan traffic kapal akan meningkatkan biaya logistik bisa ditekan. Penurunan biaya logistik akan berdampak pada tuturnya harga barang yang dijual ke masyarakat. “Pada akhirnya masyarakat luas juga yang merasakan dampaknya,” ucapnya. ■ krisman
