BENGKULU, HR – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar, S.H., M.H., menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Kementerian Hukum dan HAM RI, Hendri Marulitua, pada Senin, 4 Agustus 2025. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kejati Bengkulu.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Kejati Bengkulu dan Kemenkumham, terutama dalam bidang penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan pemasyarakatan di wilayah Bengkulu serta Sumatera Selatan. Suasana pertemuan yang akrab mendorong diskusi terbuka mengenai strategi kerja sama ke depan.
Bahas Penguatan Kinerja dan Kolaborasi Antar Lembaga
Victor Antonius menyampaikan pentingnya koordinasi antarlembaga demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ia mengapresiasi Kemenkumham yang proaktif menjalin komunikasi dan kerja sama lintas sektor. “Kami menyambut baik kemitraan ini. Kolaborasi menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan hukum masyarakat,” tegasnya.
Hendri Marulitua juga menegaskan pentingnya kerja kolaboratif dalam menjawab tantangan di lapangan. Ia menyebut beberapa fokus kerja sama, seperti pemulihan aset, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan integritas aparatur. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Butuh keselarasan langkah agar hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Diskusi juga mencakup strategi penguatan reformasi birokrasi, pelayanan hukum berbasis keadilan, serta integritas kelembagaan. Kedua pemimpin sepakat memperluas jangkauan layanan hukum yang inklusif, cepat, dan adil bagi warga Bengkulu dan Sumatera Selatan.
Victor dan Hendri sepakat bahwa pertemuan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi dasar rencana aksi bersama. Mereka mendorong agar satuan kerja di daerah turut menerjemahkan komitmen ini dalam program nyata.
Melalui pertemuan ini, Kejati Bengkulu dan Kemenkumham menunjukkan keseriusan memperkuat sinergi kelembagaan. Kolaborasi yang terjalin diharapkan menciptakan sistem hukum yang makin profesional dan berintegritas.
Upaya ini juga menjadi model sinergi kelembagaan yang bisa diterapkan di wilayah lain. Dengan komunikasi yang terbuka dan terarah, penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud di tingkat daerah maupun nasional. efendi silalahi
