JAKARTA, HR — Proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, menuai kecaman dari warga. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Varas Ratubadis Prambanan dengan pengawasan PT Daffa Brothers Cons ini dinilai berjalan tanpa perencanaan komunikasi yang baik, bahkan tanpa sosialisasi kepada masyarakat.
Ketua RW 09 Kembangan Selatan, Masim, menegaskan bahwa sejak awal pembangunan, pihak kontraktor maupun Dinas Bina Marga tidak pernah melibatkan warga. Apalagi disepanjang jalan Pesanggrahan Raya ini laju kendaraannya selalu padat merayap kondisinya.
“Dari awal pembangunan JPO sampai sekarang, tidak ada sosialisasi kepada warga kami maupun pihak Kelurahan. Kontraktor berulang kali berjanji akan melakukan sosialisasi, tetapi sampai hari ini belum ada realisasinya,” tegas Masim.
Kurangnya sosialisasi tersebut menimbulkan dampak nyata bagi warga. Salah satunya adalah kemacetan parah di sekitar lokasi proyek. Jalan yang sebelumnya bisa dilalui dua jalur kini hanya menyisakan satu jalur, sehingga mengganggu mobilitas warga.
“Akibat proyek ini, dari dua jalur jadi satu jalur. Aktivitas kami terganggu setiap hari,” ujar Masim.
Tak hanya itu, akses trotoar yang biasa digunakan pejalan kaki menuju Ranch Market maupun untuk keluar masuk kampung juga ikut terdampak. Posisi proyek yang berada di jalan utama membuat warga kesulitan melintas.
“Trotoar yang biasa digunakan pekerja dan warga sekarang terhalang, padahal ini jalur vital. Begitu juga dengan anak sekolah dan para orang tua yang mengantarkan anaknya pulang/pergi harus berjalan di sisi bahu jalan pembangunan JPO tersebut,” ketus Masim.
Proyek JPO yang termasuk dalam Program Penyelenggaraan Jalan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ini direncanakan berlangsung selama 210 hari kalender berdasarkan SPMK Nomor 957/TM.12.27. Namun, hingga kini warga menilai tidak ada transparansi dari pihak kontraktor maupun Dinas Bina Marga, terkait dampak proyek maupun rencana penanganannya.
Warga mendesak, Dinas Bina Marga dan kontraktor pelaksana segera turun tangan untuk memberikan kejelasan, melakukan sosialisasi, dan mencari solusi agar proyek ini tidak terus menambah beban masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo Saat dikonfirmasi media via WhatsApp, hingga berita ini ditayangkan masih belum menjawab konfirmasi media terkait permasalahan diatas. •didit
