MAJALENGKA, HR – Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam program seratus kerja pasangan Karna-Tarsono D Mardiana akan menyelaraskan program Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kab Majalengka tahun 2019 dalam menggali potensi desa, demi mensejahterakan masyarakat Majalengka.
Kegiatan penyelarasan program penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan dibuka Bupati Majalengka DR. H Karna Sobahi M. M. Pd di dampingi Wakil Bupati Tarsono D Mardiana, dihadiri Sekda Drs. Ahmad Sodikin, M,M, Asda I Aeron Randy, kepala DPMD dan para Kades serta Kelurahan se-Kab Majalengka yang di gelar di Gedung Yhuda Abdy Negara Majalengka, Jumat (18/1) pecan lalu.
Karna Sobahi menyampaikan program penyelarasan pemerintahan Desa dan Kelurahan menjadi perhatian pemerintah bidang sarana Keagamaan, Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab, kebersamaan, cinta tanah air, gotong royong. Menjadi perhatian modal dalam membangun desa dan Masyarakat.
Bupati menambahkan program satu desa satu produk unggulan dan perusahhaan tak luput dari perhatian pemerintah.
Tahun 2019 ini, kata Bupati setiap desa mendapatkan dana 10 persen dari pemerintah sebesar 16,48 juta untuk program kepala desa, perangkat desa, lman Masjid dan guru ngaji demi mesejahterakan masyarakat.
“Kami juga memenuhi janji politik, dan kami sedang mengevaluasi kenaikan PBB, terutama di sembilan kecamatan dampak aerocity. Karena kenaikan PBB di nilai macetnya melebih dari target. Saya juga ingin lancar pencairan ADD dan DD, jangan ada keluhan. Supaya lancar dalam menjalankan tugas desa dorong partsifasi dengan rakyat, para kepala desa berkreatif, gali potensi desa supaya desa gebyar. Dan tunjukkan kearifan lokal dan seni budaya di desa masing masing,” terang Karna.
Selanjutnya Wabup Tarsono D Mardiana mengajak ciptakan nuansa kekeluarga gotong royong dalam roda kepemimpinan. Rubah paradikma yang kurang, ciptakan saling percaya dengan rasa kasih sayang, dengan penuh hati nurani dan bersih penuh ke iklasan.
“Ibadah berangkat dari hati yang iklasan dengan mementingkan kepentingan umat,
Program pemerintah 100 hari kerja harus ada perubahan dan membawa manfaat kepada masyarakat. Ssalah satunya pelayanan KTP dan KK jangan di persulit dan tidak di pungut biaya,” pesannya.
Tarsono mengingatkan sistimasis perencanaan harus sejalan dan senafas dengan APBD dalam mengentaskan kemiskinan. “Karena perda kemiskinan sudah kita buat, camat harus tahu potensi dan masalah di desa,” tandasnya. Ia berjanji akan turun langsung ke desa-desa, guna mendata permasalahan dalam menyelesaikannya. lintong situmorang
