SINTANG, HR – Kali pertama terjadi di kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, upacara detik dan pengibaran bendera merah putih pada hari peringatan proklamasi republik indonesia ke 76 / 2021 di sana, pengibaran dan penurunan bendera merah putih, inspektur upacaranya (Irup) di lakoni Polri – TNI.
Saat pengibaran, irupnya, Kapolres Sintang, AKBP, Ventie Bernard Musak SIK,SH,MK, saat penurunan irupnya, Dandim 1205 Sintang, Letkol, Inf. Eko Bintara Saktiawan.
Hal ini demikian dikarenakan, Bupati Sintang dr, H Jarot Winarno masih menjalani perawatan kesehatannya (sakit), sementara wakil bupati Sintang Yosef Sudiyanto SH, juga dikabarkan masih jalani program covid 19 yakni isolasi mandiri (Isoman).
Dua upacara hikmat itu, dipimpin Polri/TNI diakui banyak pihak/undangan berjalan aman dan lancar.
Hanya saja kemudian muncul ulasan hal irup pada pengibaran merah putih pada pagi 17/8 itu, kenapa bukan Ketua DPRD daerah itu Florensius Ronny yang jabatannya setara dengan bupati.
“Kenapa justru ambil tugas pembaca teks proklamasi. Apakah tidak ditawari panitia jadi Irup, atau sebaliknya atau ketua DPRD itu tidak tahu posisinya,” tanya sumber HR disana (18/8).
Dipertanyakan kenapa bukan Ketua DPRD yang jadi Irup, kenapa Irup langsung kepada pejabat vertikal dan seterusnya.
Maksudnya, Polri /TNI jadi Irup tidak salah, namun karena Ketua DPRD yang setara jabatannya dengan bupati dan ada di tempat, kenapa tidak jadi Irup.
Sebab menurut para tokoh politik/masyarakat/mantan pejabat daerah yang hadir pada upacara pengibaran itu, bahwa Ketua DPRD adalah pejabat daerah setara posisinya dengan bupati dapat menggantikan bupati pada acara nasional, yang kebetulan bupati/wakil bupati berhalangan.
“Jadi, mestinya ketua DPRD yang jadi Irup jika ada di tempat dan sehat,” ujar mereka.
Tapi rangkaian peringatan HUT RI ke 76 di daerah ini sudah berlalu dan berjalan baik, ya sudalah, ini jadi masukan saja ke panitia kalau pandangan kami sesuai tak sesuai protap atau budaya atau sebaliknya, biar masyarakat yang menilai, ujar para tokoh yang minta tak sebut nama bila diberitakan.
Para tokoh masyarakat itu kemudian berkata, mereka hanya ingin mengingatkan saja pemerintahan Sintang sekarang ini, bahwa kedepan supaya jelas pemahaman membedakan pejabat daerah dengan pejabat yang ditempatkan di daerah.
Kita bangga juga terhadap ke dua pejabat yang jadi Irup, sukses tugasnya, sambung mereka.
Tapi bagi yang memahami sesungguhnya kejadian ini memalukan daerah kita sendiri, dimana ketika memimpin suatu acara nasional pejabat utamanya berhalangan tapi pejabat yang setara ada tidak dilakukannya.
Misalnya pada acara HUT RI tahun ini, bupati dan wakil bupatinya berhalangan padahal ketua DPRDnya ada ditempat dan sehat.
Apakah panitia pernah menawarkan atau yang bersangkutan menolak jadi Irup, sekali lagi biarlah rakyat Sintang yang menilai, ini soal Irup HUT RI tahun ini ya, bukan hal lain, tutup mereka.
Masih diwaktu yang sama, soal peringatan HUT RI ke 76 di Sintang, warga Sintang Efendi (44) menilai bahwa acaranya pagi sore irupnya Kapolres dan Dandim (pengibaran dan penurunan) berjalan hikmad.
Hanya, munculnya kemudian sorotan kepada Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny kenapa bukan jadi Irup pada pengibaran bendera.
Dan, Efendi setelah kemudian memahami posisi Florensius, Ia pun turut membenarkan penilaian para tokoh masyarakat daerah itu.
Ia juga menambahkan, bahwa sejak bupati Jarot Winarno jatuh sakit, wakilnya juga sakit, banyak isu bersleweran termasuk isu kemungkinan berhalangan tetap bagi bupati dua periode itu.
Terkini, pada peringatan HUT RI ke-76 Tahun 2021 pasangan itu tidak dapat menghadiri karena sama sakit. tim
