CIMAHI, HR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum., menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial agar standar pelayanan dasar bagi masyarakat dapat terpenuhi. Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Senin (6/10/2025).
Acep menilai pemerataan bantuan menjadi tolok ukur keberhasilan program pemerintah. Setiap program harus memberi manfaat yang merata kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Ia juga menyoroti masih banyaknya laporan masyarakat terkait penyaluran beberapa program penting seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Standar pelayanan dasar itu ukurannya sederhana: apakah bantuan pemerintah sudah tepat sasaran? Hari ini kami cek langsung di lapangan, dan keluhan utama masih seputar data penerima,” tegas Acep Jamaludin.
Acep menjelaskan bahwa persoalan utama yang sering muncul adalah data penerima manfaat yang belum diperbarui. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga yang memenuhi syarat tidak terdaftar, sementara warga yang sudah tidak layak masih menerima bantuan.
“Data penerima PIP, Rutilahu, dan BPJS PBI harus terus divalidasi dan diverifikasi. Jangan sampai hak warga hilang karena kelalaian administrasi,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi, perlu lebih serius membenahi sistem pendataan agar pemerataan bantuan dapat terwujud.
Kegiatan pengawasan ini, kata Acep, merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD untuk memastikan anggaran yang telah disetujui benar-benar direalisasikan dalam program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Temuan dari lapangan akan menjadi bahan rekomendasi resmi DPRD Jawa Barat kepada pemerintah provinsi sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Kami di DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi juga wajib mengawasi pelaksanaannya. Aspirasi dan fakta yang kami temukan di Cimahi hari ini akan kami bawa sebagai catatan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya lebih baik,” tutup Acep Jamaludin. horaz
