JAKARTA, HR – Sebagai upaya keberlanjutan bagi perikanan tangkap Indonesia,maka investasi asing harus dilarang.Sebabnya hampir 2 decade PMA (Penanaman Modal Asing) diperbolehkan investasi 100% di Perikanan Tangkap,yangmana Departemen KKP mengeluarkan ijin tangkap untuk sekitar 1300 kapal,diantaranya kapal china, thailand, taiwan, jepang dan lainnya.
Kapal-kapal tersebut ada yang masuk PMA murni karena boleh 100% asing dan ada PMDN ada jugajoin venture. Sementara pengolahan diwil barat investasi asing max 40% dan di Timur max 67%. Dari sisi ini kelihatan peraturan investasi ini memang pro Ilegal fishing, karena bawa kapal bikinan pabrik abal-abal tangkap ikan, transhipment di tengah laut, kemudian bawa pergi ikan ke negeri masing-masing dengan kapal-kapak Tramper mereka yang berukuran 1000 GT sd 10000 GT.
Hal ini diungkapkan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti dalam satu forum diskusi,Senin (8/8/2016) di Jakarta.
Lebih lanjut Susi menjelaskan. Masalah yang terjadi dengan pemberian izin 1300 kapal asing tersebut adalah kapal tangkap diduplikasi, sehingga realita kapal yang menangkap ikan di perairan Indonesia lebih dari 10.000 kapal ikan dari negara-negara tetangga.
“Beberapa ribu bahkan tanpa ijin sama sekali. Lautan Indonesia menjadi zona bebas mengeruk uang tunai (ikan, udang dan lainnya) dari dalam laut. Dan dimanfaatkan juga sebagai tempat penyelundupan, seperti tekstil, miras, narkoba dan lainnya,”beber Menteri yang berpendirian tegas ini.
Selain ambil ikan dan lainnya dari laut, mereka juga membawa binatang-binatang langka seperti burung kakaktua, buaya, penyu, cendrawasih dan jenis launnya,” tambah Susi.
Menurut Susi, perikanan Indonesia dari tahun 2003 sampai Tahun 2013 kehilangan 115 pabrik pengolahan karena tutup atau bangkrut, akibat dari tidak ada bahan baku.
Semua dicuri. Dan rumah tangga Nelayan berkurang 50% dari jumlah 1.6 juta kk menjadi tinggal 800 ribuan kk. Hal itu karena hidup sebagai nelayan tidak lagi bisa mencukupi.
Menteri Susi mencontohkan di daerah Cirebon antara15 – 20 tahun yang lalu nelayan menangkap udang dalam satu malam bisa mendapat ratusan ton. Di Cilacap bisa 50 hingga100 ton perhari,di Pangandaran bisa 10 sampai 50 ton per hari.
“Semua hilang. Sudah 2 tahun yang lalu, ada 1 ton sudah banyak,” ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan merasa prihatin dan sedih dengan kondisi nelayan yang masih sisa mencoba dengan segala cara untuk bisa hidup dengan cara destruktif fishing pake portas, bom, cantrang/ trawl.
Dengan kondisi ini, lanjutnya, Pemerintah Indonesia hanya dapat maximal Rp 300 M PNBP KKP. Itupun juga separuh dari kapal-kapal dalam negeri, sehingga pajak hampir tidak ada.
Susi mensinyalir memang ada beberapa pengusaha, tokoh masyarakat, pejabat, aparat dan lainnya yang dapat fee dari kegiatan bisnis penangkapan ikan kapal-kapal asing. Ia menduga mereka inilah yang dua tahun tidak dapat lagi itu fee atau komisi pengamanan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.
“Mereka terus mencoba dengan segala cara. Semua pintu diketuk. Organisasi dipakai untk teriak kepentingan yang terganggu. Akademisi di pakai dan disuruh menganalisa secara ilmiah. Untuk mempertanyakan kenapa sekarang pemerintah membuat investasi penangkapan ikan tertutup untuk asing. Dan membuka investasi pengolahan diperbolehkan sampai 100% untuk asing,” paparnya.
Karena inilah yang benar dan sesuai dengan misi pemerintah menjadikan laut Indonesia adalah masa depan bangsa.
Lebih jauh Susi mengungkapkan bahwa dua tahun perang terhadap ilegal unreported dan unregulated fishing dilakukan dimulai dengan Permen moratorium untuk kapal-kapal ex asing 2×6 bulan dan pelarangan transhipment.
Untuk itu dilakaukan analisa dan evaluasi, yang akhirnya perikanan menyumbangkan pertumbuhan PDB akhir tahun 2015 menjadi 8.96%,yaitu hampir 2x dibanding sektor lainnya.Disamping itu nilai tukar nelayan di tahun 2014 di bulan September hanya 102, naik diawal tahun 2016 mencapai 110. Harga ikan juga menyumbangkan deflasi 0.42 atas harga ikan yang cenderung turun.
“Pasar-pasar becek sekarang ada ikan, warteg juga jualan ikan. Subtitusi yang benar untuk kebutuhan protein bangsa kita pada saat impor daging begitu besar dan sangat mahal harganya,” terangnya.
Susi mengingatkan kejadian di negara Thailand yang terpuruk PDB perikanannya( pertama kali minus PDB perikanannya. Begitu juga yang lain), semua itu mestinya menyadarkan kita. Indonesia bisa dan mampu dan kita punya. Saya yg memiliki pendidikan terendah di jajaran anak bangsa, merasa bangga mengatakan dan menyatakan hal ini.
Dan saya berani untuk tetap mempertanyakan kepada siapa saja tentang Investasi Asing di Perikanan tangkap yang sudah pernah ada di Negeri ini. Silahkan siapa yang mau menyebutkan perikanan tangkap Asing itu siapa? Dari negara mana ? Perusahaan apa ? Apa yang telah diberikan kepada negeri ini? Apa yg telah diambil,”tandas menteri yang mampu membenahi perikanan dan sdm laut kita.
Ayo angkat tangan, sebutkan nama anda, perusahaan? Berapa nilai ekonomi negeri yang anda berikan ? Saya akan cermati!!!,”pungkas Susi. nargo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
