BOGOR, HR – Panwaslu Kabupaten Bogor menggelar pertemuan dengan Insan Pers, Ikatan Wartawan Online (IWO) Bogor Raya salah satu organisasi itu ikut hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisifatif sebagai salah satu proses tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor tahun 2018.
Kegiatan yang sudah terlaksana di Hotel M-One, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6/2018). Selain dihadiri pengurus dan anggota IWO, juga para awak media baik Media Cetak, Media Online dan Televisi.
Ketua IWO Bogor Raya, Didin, mengatakan, di era digitalisasi saat ini, kiranya peran wartawan online sangat berpengaruh dari proses demokrasi saat ini, apalagi jika dilibatkan sedari awal dalam proses tahapan pemilu.
“IWO sebagai organisasi wartawan berpegang teguh kepada independensi pers di Pemilukada ini, kiranya peran wartawan online juga berpengaruh dari awal tahapan pemilu, kami konsens juga tepis hoax dan ujaran kebencian untuk harapan Pemilukada aman dan damai,” ungkap Didin dalam keterangannya, Bogor, Rabu (13/6/2018).
Sementara, Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin yang membuka kegiatan itu mengajak media masa untuk berpartisipasi dalam menyebarkan informasi-informasi yang bisa memberikan edukasi bagi masyarakat terkait Pilkada yang akan digelar pada 27 juni 2018 mendatang.
“Dikarenakan, Panwaslu kekurangan sumber daya manusia untuk mengawasi, hanya 17 orang maka meminta para wartawan di Bogor untuk terlibat membantu menangis jalannya demokrasi yang akan berlangsung tersebut,” ucap Didin.
Kata dia dari data Panwaslu ada 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jadi peran media sangat penting dalam proses demokrasi yang akan berlangsung dalam proses Pilkada Bupati, Walikota dan Gubernur tersebut.
“Diharapkan dengan peran serta media, masyarakat bisa lebih Cerdas dalam memilih sehingga proses Pilkada dapat berlangsung aman, lancar dan sukses sesuai harapan kita semua,” papar Arifin.
Sementara, Yusfitriadi, Peneliti dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi, dibutuhkan sinergitas antara Stakeholder peserta pemilih yang terdiri dari, Pemilih, KPU, Bawaslu dan DKPP, Media masa, pemantau dan pemgamat, DPR, Pemerintah, lembaga penegak Hukum dan Institusi terkait.
“Membandingkan uniknya pemilihan di Indonesia dengan pemilihan di luar negeri tidak ada pengawas, hanya di Indonesia yang ada pengawas, sebab bentuk ketidakpercayaan masyarakat,” ungkapnya.
“Lalu, pragmatisme pemilih sudah menjadi budaya, kecerdasan pemilih masih jauh dari harapan,” sambung dia.
Kegiatan sosialisasi dengan awak media juga hadir Koordiv Pencegahan dan hubungan antar Lembaga Panwaslu Burhanuddin, Koordiv hukum dan penindakan pelanggaran, Irfan Firmansyah, S.Pd dan Kepala Sekretariat Panwaslu, Tri Subiati, S.Sos., M.Si serta Imam Sunandar, staf Ahli Divisi Pencegahan dan hubungan antar lembaga. kartia/kevin manurung
