Oleh: Kevin Haikal*
Jakarta – 1998 merupakan sebuah tahun yang dapat dikatakan menjadi tahun bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebabnya setelah 32 tahun negara dibawah supremasi kekuasaan Soeharto dan para kroninya, maka pada tahun 1998 akhirnya Soeharto didesak jatuh turun dari kursi kekuasaan.
Dan masa jatuhnya Orba menuju Reformasi, dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa besar dan bersejarah. Bagaimana tidak? Memperjuangkan nya bukan sekedar dengan bercuap tapi juga berdarah-darah bagi para mahasiswa yang terjun waktu itu.
1998 adalah pengejawantahan dari kumpulan rasa kekesalan, ketidak puasaan, kesedihan, ketertindasan, kekecewaan yang terpendam jauh di dalam hati rakyat selama berpuluh-puluh tahun. Perasaan marah mengerti hidup di negara yang kaya raya, namun rakyat tak pernah merasakan kenikmatan tinggal di “Surga Indonesia”.
Perasaan muak bahwa sistem negaranya di kangkangi oleh segelintir elit dan manusia-manusia kardus penjilat. Perasaan berang menyaksikan ketimpangan yang begitu kontras, hukum tumpul keatas tajam kebawah, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.
Mereka merasa bahwa negara sejatinya tak hadir dalam hajat hidup rakyatnya.
Bahwa negara, hanya menjadi “mesin uang” yang mencetak kekayaan untuk penguasa dan kawan-kawannya.
Di tahun 1998 akhirnya rakyat dongkol dan naik pitam melakukan perlawanan kepada rezim yang dirasa sudah kelewatan dan terlalu lama mengkooptasi negara demi kepentingan pribadi mereka. Ketika rakyat sekian lama di bungkam, ditekan dan dipaksa untuk tunduk patuh, tanpa diberikan hak interpelasi, sekedar untuk bertanya dan atau mengkoreksi kebijakan-laku pemerintah. Pada akhirnya rakyat menggugat.
Pergerakan massa besar-besaran dari segala penjuru dan segala kelompok menuju gedung parlemen, yang didalam sana seharusnya duduk orang-orang untuk mewakili aspirasi rakyat, mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat, namun ternyata mereka hanya duduk dan bersantai berongkang-ongkang kaki menikmati fasilitas atas nama wakil rakyat.
People power, ya, kejadian 1998 bisa disebut sebagai salah satu pengerahan massa / people power terbesar di dunia, yang diazaskan ketidak puasan dan menginginkan pergantian pemerintahan.
Namun begitu 1998, tidak juga lepas dari bumbu-bumbu kepentingan segelintir orang oportunis. Ada manusia yang mencoba mencuri kesempatan diantara kesempitan, memancing di air yang keruh, untuk kemudian memperoleh posisi dan mampu menjadi egaliter dengan elit-elit lainnya. Pertumpahan darah yang terjadi, bentroknya rakyat dengan aparat, tidak lain dan tidak bukan akibat dari tindakan provokatif dan juga hasutan yang diciptakan oleh manusia yang tidak bermoral.
Bagaimana tidak, mereka menunggangi konflik yang sedang terjadi guna memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Ujug-ujug, dia menyebut dirinya sebagai seorang reformis dan mentahbiskan diri sebagai “Bapak Reformasi”.
Tahun berlalu, bulan berganti, tiba-tiba seorang tua renta kembali membuat gaduh negeri ini. Dia berkoar akan menggunakan “People Power” apabila Paslon yang diagungkannya kalah. Persis, seperti dulu ia menunggangi kejadian tragedi 1998.
Apabila, memang Ia memiliki kemampuan untuk melakukan mobilisasi massa, harusnya tak perlu khawatir apalagi takut, cukup ia perintahkan “People” yang ada dibawah komandonya untuk menunjukan “Power” dengan mencoblos Paslon pilihannya.
Tak perlu mendelegitimasi KPU dengan upaya-upaya busuk membangun opini seolah KPU telah berpihak kepada petahana.
Upaya-upaya pembangunan opini yang salah ini, sangat berbahaya dan bersifat destruktif terhadap kedaulatan dan persatuan negara. Bagaimana tidak, yang dituduhnya adalah sebuah lembaga tinggi negara, dan tuduhannya di lemparkan guna memanas-manasi situasi menjelang waktu pencoblosan. Perilaku ini sangat amat tidak bermartabat, tidak beretika dan tidak patut di contoh untuk siapapun, terlebih kalimat-aksi busuk ini di lontarkan oleh seorang tua yang menyebut dirinya tokoh reformis.
Sepatutnya, Amin Rais sadar, bahwa di usianya yang tak lagi muda, dan tubuhnya yang tak lagi kuat perkasa Ia lebih baik tepekur dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
Setidaknya menyiapkan diri untuk kemudian “berpulang” dan meninggalkan kesan yang baik untuk keluarga maupun masyarakat Indonesia.
Bukan malah memprovokasi, melakukan tindakan busuk, dan upaya-upaya menjijikan, seolah-olah jika bukan Paslonnya yang menang lantas semaunya semua dituding berbuat curang. Ada tatanan resmi yang bisa dilalui jika memang mereka memiliki bukti, mereka mampu mengajukan ke DKPPU / MK. Biarkan proses hukum dan orang yang kompeten pada bidang nya memutuskan. Bukan malah memprovokasi masyarakat.
Ternyata, waktu tidak membuatnya semakin bijak, juga tidak mendidik Ia semakin tahu diri. Akan tetapi justru malah membuatnya semakin lupa dan semakin “gila”.
Semakin menjadi-jadi dan tidak sadar diri, bahwa dia bukan siapa-siapa, melainkan hanya pelengkap dalam lakon politik, hanya sebagai badut penggembira diantara hiruk pikuk pesta demokrasi Indonesia.
Alm. Abdurraham Wahid pada suatu ketika melempar kelakar tentang Amin.
Gus Dur pernah berkata : “Amin, sampai kapanpun tidak akan bisa jadi Presiden…”
“Lha kenapa gitu, Gus?”
“Iya… Kalau mau jadi Presiden itu ya harus A plus (+) dia kan A min (-) mana bisa jadi Presiden… Hahaha…”
Di kesempatan lain, Gus Dur juga pernah memberi wejangan, yang pasti akrab di kuping masyarakat. Mengenai tata-cara memilih Pemimpin kelak. Gus Dur memberikan satu rumusan simple, tentang syarat sebelum kita memilih pemimpin.
“ Kalau mau memilih pemimpin, lihat saja, jangan yang ada Amin Rais nya… Hahaha… ”
Saya berdoa, masyarakat Indonesia mampu berpikir jernih, dan tidak terpengaruh dengan segala hasutan buruk dan berita bohong yang begitu masiv tersebar di mana-mana.
Saya berdoa agar Indonesia tetap tenang, dan damai dalam menghadapi pesta demokrasi ini. Aamiin. Bukan Amin ya. Karena Indonesia lebih aman tanpa Amin Rais.
Penulis: *Pengamat Politik, tim Bravo 5
