Heryawandi Hadiri Undangan Forum Group Disscusion

BANGKA, HR – Ketua Fraksi Golkar DPRD Bangka Belitung (Babel), Heryawandi berkesempatan mendapat undangan sebagai salah satu pembicara di Forum Group Disscusion (FGD) yang diselenggarakan Institut Pahlawan 12 Sungailiat pada Selasa, 17 Februari 2025.

FGD yang berlangsung di Graha Phala membahas tema “Evaluasi Kritis 25 Tahun Pilkada di Indonesia, Dipilih Langsung atau Melalui DPRD?”.

Selain Heryawandi, hadir pula pembicara lainnya yakni Komisioner KPU Babel Deni, perwakilan dari DPD PDI Perjuangan Babel, anggota DPRD Bangka Margianto serta akademisi Institut Pahlawan 12 Sungailiat Yan Megawandi.

Mengawali FGD, Rektor Institut Pahlawan 12 Sungailiat Dr Darol Arkum menilai pentingnya perihal yang dibahas sebagai pembelajaran politik bagi mahasiswa sebagai generasi penerus.

Beragam dinamika telah dilalui selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dari rakyat sejak 2005 yang silam, termasuk beragam persoalan dan evaluasi di dalamnya.

“Kita melihat substansi tujuan demokrasi ini adalah pencapaian kesejahteraan, menghasilkan kemandirian otonomi daerah, kebijakan fiskal yang cukup mapan hingga meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Tapi jika kita melihat lebih dalam, proses perjalanan demokrasi Indonesia ini ada berbagai hal yang mungkin nanti ada diskusi diskusi kritis di FGD ini,” ungkapnya.

Terpisah, Heryawandi selaku perwakilan Partai Golkar di DPRD Babel mengaku senang bisa diundang dan hadir untuk berbagi keilmuan dalam FGD yang diselenggarakan Institut Pahlawan 12 Sungailiat.

Diutarakan Ketua Komisi IV DPRD Babel ini, bahwa perjalanan demokrasi Indonesia telah ia lalui sejak menjabat sebagai penyelenggara pemilu pada tahun 2005 hingga saat ini dirinya sudah dua periode duduk sebagai anggota DPRD Babel.

Dan secara kepartaian, menurut Heryawandi, bahwa hal ini juga sempat dibahas secara internal di Partai Golkar pada momen HUT dan Rapimnas Golkar.

“Evaluasi di tengah perjalanan demokrasi tentu terus dilakukan, namun belum ada hasilnya sampai hari ini,” ungkap Heryawandi.

Dan seingatnya, pernah ingin dilaksanakan secara tertutup atau dipilih langsung oleh DPRD namun ditentang oleh kekuatan sosial kemasyarakatan.

Pemilihan langsung juga dinilai banyak persoalan di dalamnya terkhusus membengkaknya pembiayaan penyelenggaraan.

“Dulu di saat saya menjabat penyelenggara pemilu, biayanya sangat irit. Tak lebih dari Rp3 miliar itu pun banyak sisanya. Jadi dulu itu kita menang dalam pengabdian saja. Beda dengan situasi saat ini, tantangannya jelas sangat luar biasa,” ungkapnya.

Mengenai evaluasi pilkada, dirinya mengaku sangat setuju dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan jalannya demokrasi Indonesia.

“Karena memang masih banyak kekurangannya. Mari kita kembali evaluasi, apa yang musti kita lakukan untuk penyempurnaan. Sepakat dievaluasi, dan apa nanti hasilnya perlu kita diskusikan,” imbuhnya. agus priadi

Post Views: 354