GOWA, HR – Pemerintah Kabupaten Gowa menunjukkan komitmen memberi bantuan hukum merata kepada seluruh masyarakat, terutama warga kurang mampu. Komitmen ini terbukti melalui penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan atas dukungannya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menerima penghargaan tersebut pada kegiatan Pembukaan Diklat Paralegal, Penandatanganan Nota Kesepakatan, Penyerahan Piagam Penghargaan Pendirian Posbankum, dan Sertifikat Peacemaker Training di Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Senin (6/10).
Saat ini, Pemkab Gowa telah membentuk 167 Posbankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan berkat kerja sama Dinas PMD, Bagian Hukum, dan Kemenkum. “Alhamdulillah, kami membentuk Posbankum bagi masyarakat miskin. Pemerintah berkomitmen mendorong masyarakat mendapatkan pelayanan hukum adil dan merata serta perlindungan hukum penuh,” ujar Bupati Talenrang.
Ia berharap Posbankum dapat menangani seluruh kebutuhan pelayanan dan pendampingan hukum masyarakat Gowa secara optimal. Kepala Bagian Hukum Setkab Gowa, Andi Chaeriah, menambahkan bahwa kepala desa dan lurah memegang peran penting sebagai fasilitator bagi warga yang membutuhkan bantuan hukum, termasuk bidang pidana, perdata, dan layanan hukum lainnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota menjadi langkah penting dalam pembinaan dan pelayanan hukum di daerah. “Kami memberikan apresiasi kepada 17 Kabupaten/Kota yang telah 100 persen membentuk Posbankum, termasuk Gowa,” jelasnya.
Selain Gowa, Kabupaten/Kota lain yang menerima penghargaan adalah Barru, Luwu Timur, Sinjai, Maros, Bantaeng, Takalar, Luwu Utara, Pangkep, Bulukumba, Enrekang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, Pinrang, Sidrap, Kota Palopo, dan Parepare. kartia
