 |
| H. Ali Hasan. S.Ip |
BANDUNG, HR – Prihatin kisruh kepengurusan di DPP Partai Golkar yang masih belum berakhir dan berakibat berantakannya kader Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada, membuat tokoh dan pengurus Partai Golkar Jawa Barat mendorong untuk segera dilaksanakannya Musyarawarh Nasional (Munas).
Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Golkar Jawa Barat. H. Ali Hasan, S.Ip kepada wartawan di Bandung, Selasa (16/6).
Ali menyindir, para pengurus di DPP harusnya merasa malu melihat kader terbaiknya ikut maju nyalon lewat jalur independent. “Saya mengharap untuk segera islah, kalau islahnya tak beres-beres, ya Munas ajalah sekalian dorong,” ajaknya.
“Dari pada nunggu-nunggu, kalah naik Banding lagi, Kasasi lagi, kan hancur partai, siapa yang sekarang menyelamatkan 8 Pilkada di Jawa Barat, kalau tidak mau akur-akur sudah di Munas-kan saja sekalian,” sambungnya.
Seperti diketahui dengan adanya kisruh ini, dua ketua Partai Golkar di Jabar, Dadang Naser (Kab. Bandung) dan Daniel Mutaqien (Indramayu) telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah independent.
Menanggapi hal ini, Ali Hasan menyatakan lebih baik jadi calon independen. “Biar menjadi pelajaran buat kawan-kawan kita di DPP bahwa keributan itu dampaknya ke daerah, jadi kalau islah segera dong islah jangan islah bohong-bohongan, tapi diluar masih ramai,” ujarnya.
Ditambahkannya, kondisi ini dapat membahayakan dan membuat kerugian besar bagi Partai Golkar akibat banyak kader terbaik yang maju melalui jalur independen. “Sekarang kadernya menyalon independen, apa dia gak malu DPP?” tegasnya.
Untuk kisruh DPP, dia menyatakan, harusnya semua menahan diri sampai semua tuntas dan jangan ada gerakan apa-apa. “Harapan kita sebelum tanggal (pendaftaran pilkada) itu Partai Golkar sudah selesai, kalau gak selesai tanggal tersebut sudah Munas, mau diapain lagi. Kalau gak selesai-selesai ribut melulu sudah jalan terakhir ya Munas, supaya beres,” tegasnya.
Alasannya, karena untuk persiapan 2016 dan 2019 nanti. “Ini, kan harusnya tahun-tahun konsolidasi bukan tahun melihat keributan melulu,” lanjutnya.
Kalau nanti sudah ada kepastian siapa yang berhak menandatangani, berarti menyelematkan pilkada di Jawa Barat, tentunya harapan kader Jawa Barat masalah islah bisa tuntas. “Mereka harus kasihan dong, kader Partai Golkar, kan banyak di seluruh Indonesia, kalau gak selesai berlarut-larut, kapan beresnya,” lontarnya.
Dia menekankan tidak ada masalah dari kubu mana Agung atau ARB yang menandatangani. “Buat kita kader gak ada masalah. Yang penting para peserta pilkada bisa melakukannya dengan baik,” tutur Ali. ■ horas
